Network
PR BEKASI – Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan kebijakan pemerintah saat libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).
Pemerintah akan menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 saat libur Nataru.
Muhadjir Effendy menyampaikan rencana penerapan PPKM Level 3 di Istana Negara, Kamis 18 November 2021.
Baca Juga: Daftar Kegiatan yang Dilarang saat PPKM Level 3, Berlaku Mulai 24 Desember hingga 2 Januari 2022
Menurut Muhadjir Effendy, penerapan PPKM Level 3 tersebut ditujukan membatasi mobilitas masyarakat saat libur Nataru.
Namun Muhadjir Effendy menegaskan, tidak akan ada penyekatan selama penerapan PPKM Level 3 saat libur Nataru.
Meski mobilitas warga diperketat, terutama terkait dengan protokol kesehatan.
Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 22 November 2021, Airlangga Hartarto Ungkap Kondisi Sejumlah Provinsi
Termasuk keharusan PCR dan vaksin bagi yang akan bepergian.
“Tapi intinya sesuai arahan Bapak Presiden, tidak ada penyekatan," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari PMJ News.
Muhadjir mengimbau masyarakat tidak bepergian saat libur Nataru, kecuali untuk keperluan primer.
Baca Juga: Tempat Bermain Anak Belum Dibuka, Wali Kota Bekasi: Akan Uji Coba Setelah Pemantauan Kondisi PPKM
Warga diminta mengatur kembali kegiatan libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, namun tetap memberikan kegembiraan.
“Lebih baik mulai sekarang mendesain, merencanakan kegiatan menyongsong libur Nataru yang bersifat keluarga saja,” imbaunya.
Muhadjir juga mengatakan, akan mengkordinasikan pembatasan libur Nataru dengan para tokoh agama.
Baca Juga: Soimah Ungkap Nasib Seniman Menyedihkan Saat PPKM, Deddy Corbuzier: Pejabat Tolong Jangan Perkaya Diri Anda
Sebab, pemerintah menginginkan kekhidmatan masyarakat beribadah tidak berkurang akibat pembatasan tersebut.
“Jangan sampai pembatasan dalam rangka libur Nataru ini mengurangi kekhusyukan dan makna ibadah Natal itu sendiri," katanya.
Muhadjir juga menyampaikan syarat perjalanan yang akan diatur Menteri Perhubungan, namun tidak ada perubahan prinsipil.***
