Aji Mumpung Virus Corona untuk Muluskan Omnibus Law, DPR Dikirimi Surat Terbuka oleh Walhi

- 8 April 2020, 09:37 WIB
Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggilMenolak Omnibuslaw di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin (9/3/2020). Dalam aksi yang diikuti ribuan mahasiswa serta masyarakat dari berbagai elemen itu mereka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/foc. Antara Foto

PIKIRAN RAKYAT - Pandemi Virus Corona yang menyebabkan berbagai kerugian di Indonesia tak menghentikan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Tindakan tersebut dikritik oleh banyak pihak, terutama organisasi perburuhan dan lingkungan, karena DPR dianggap memanfaatkan momentum virus corona dan memuluskan jalannya RUU kontroversial tersebut.

Salah satu organisasi yang mengritik langkah DPR itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Baca Juga: Bantu Pekerja Lepas Terdampak Virus Corona, Dompet Dhuafa Bagikan Paket Sembako

Atas tindakan DPR RI yang dianggap tidak peduli terhadap kesulitan rakyat, Walhi mengirimkan surat terbuka sebagai bentuk sikap politiknya.

Dikutip dari situs resmi Walhi oleh Pikiranrakyat-bekasi.com, Walhi menyayangkan tindakan DPR RI yang tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja dalam situasi penanganan COVID-19 yang genting.

“Kami menilai DPR menggunakan kesempatan dan celah dimana gerakan masyarakat sipil memiliki keterbatasan turun ke jalan atau mogok dalam kondisi ini untuk menentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, sebagai wakil rakyat, tindakan DPR ini sungguh tidak patut," ujar Koordinator Desk Politik Eksekutif Nasional WALHI Khalisah Khalid.

Baca Juga: Betah di Rumah Lawan Corona, Simak 4 Seri Novel Barat untuk Temani Harimu

"Ngototnya DPR RI ini patut diduga untuk mengakselerasi secara cepat kepentingan investasi yang memiliki kesamaan watak dengan negara, yakni akumulasi keuntungan dan melanggengkan kekuasaan oligarki,” katanya.

Surat terbuka itu memiliki dua tuntutan utama, yang pertama adalah mendesak DPR RI agar menghentikan pembahasan dan mencabut RUU Omnibus Law Cipta kerja dan RUU lainnya yang dapat mengancam rakyat dan lingkungan hidup.

Halaman:

Editor: Billy Mulya Putra


Tags

Komentar

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

Pikiran Rakyat Media Network

Ringtimes Banyuwangi

Hujan

28 Mei 2020, 14:00 WIB
X