Network
Puan menambahkan jika Kebocoran data pribadi ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik oleh pelaku kejahatan siber, maupun pihak yang memanfaatkan situasi.
Puan Maharani yang merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menilai tantangan keamanan siber di masa depan akan semakin tinggi, di mana layanan dan transaksi digital akan semakin dominan dilakukan untuk pelayanan publik.
Terkait keamanan siber tersebut juga diungkapkan oleh ketua DPR RI itu, bahwa perlunya dilakukan pembenahan sistem di kementerian dan lembaga negara terkait keamanan siber.
DPR RI juga akan terus berupaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah selesai dalam pembahasan tingkat I.
Puan mengatakan dalam waktu dekat RUU DPR akan dibawa ke Paripurna DPR dan disahkan menjadi undang-undang.
“DPR RI berkomitmen untuk memastikan hak warga negara atas privasi data pribadinya dilindungi dan dijamin oleh negara dengan memastikan agar UU PDP segera disahkan menjadi undang-undang,” kata Puan.
Baca Juga: LENGKAP! Kumpulan Link Ujian Bucin, Ujian Gamon hingga Ujian Julid, Simak Cara Main dan Cek Skornya
Puan berharap kerangka hukum PDP dapat menjadi landasan bagi negara-negara yang mengatur PSE untuk secara optimal melindungi data dan sistem yang dikelola oleh PSE.
Saat RUU PDP disahkan, harus segera melengkapi kerangka hukum dengan membuat peta jalan atau roadmap. Penataan lembaga, penguatan SDM dan peningkatan teknologi untuk membangun sistem keamanan siber yang tangguh.
“Dengan demikian, payung hukum benar-benar bisa diterapkan dan dimanfaatkan untuk melindungi data pribadi warga negara,” ujar Puan.
Puan juga menilai data yang merupakan informasi sangat signifikan bagi ekonomi dunia di tengah perkembangan era digital.
