Network
PR BEKASI – Koordinator Aliansi Mahasiswa Bekasi (AMB) Rudy Hartono mengomentari sikap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan perhatian lebih kepada kasus kekerasan yang diterimanya.
Rudy Hartono menilai Novel Baswedan tak seharusnya menarik Presiden Joko Widodo dalam ranah teknis terlebih hingga mengintervensi terhadap jalannya proses hukum kasus penyiraman air keras kepadanya.
“Jangan tarik Pak Presiden untuk intervensi hukum, itu sudah diurus oleh ahlinya dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum karena sejatinya siapapun tidak bisa mengintervensi proses hukum. Saya kira Pak Novel paham itu,” kata Rudy Hartono dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari RRI.
Baca Juga: Hasil Pertemuan Tiongkok-Norwegia: Ikan Salmon Bukan Sumber Virus Corona pada Talenan di Beijing
Terlebih Joko Widodo sedang memprioritaskan bangkitnya sektor ekonomi masyarakat serta memimpin negara melawan pandemi virus corona, Rudy Hartono mengatakan permintaan Novel Baswedan itu tidak tepat dan cenderung berlebihan.
“Kita seharusnya support Pak Jokowi dalam melawan Covid-19 dan membantu perekonomian Indonesia untuk bangkit. Bukan minta beliau menyalahi aturan yaitu mengintervensi hukum. Salah besar itu,” ujar Rudy Hartono.
Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, Novel Baswedan merasa adanya kejanggalan dalam proses persidangan terhadap kedua pelaku penyiram air keras kepadanya sehingga meminta Presiden Joko Widodo unuk memberikan perhatian untuk kasus tersebut.
Baca Juga: Pertamina Bantah Rumor Tiadakan Premium dan Pertalite
Novel Baswedan menyebut dalang di balik kasus penyiraman itu tidak akan terungkap jika Joko Widodo tak turun tangan secara langsung.
Dengan begitu Novel Baswedan mendorong Joko Widodo untuk membuat tim pencari fakta yang bersifat independen untuk mengusut tuntas kasus yang menimpa dirinya.
Novel Baswedan juga menilai ia memiliki hak untuk mengevaluasi kinerja jajaran penyidik, dengan begitu meminta bantuan Joko Widodo menjadi hal yang wajar.
Baca Juga: 14 Check Point Hentikan Aktivitasnya, Jalan Underpass di Bekasi Timur Dibuka Demi Mengurai Kemacetan
Menurutnya, Novel Baswedan yang meminta bantuan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo itu tidak sepatutnya meski sistem yang dianut Indonesia adalah presidensial.
“Ini harusnya menjadi perhatian lebih Pak Presiden karena kita paham negara kita adalah presidensial. Tentunnya kekuasaan di bawah presiden karena itu saya mengatakan hal ini dengan sungguh-sungguh dalam rangka menjaga harkat dan martabat presiden,” tutur Rudy Hartono.***
