Network
Selain itu, pihaknya juga mengimbau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membatasi pegawainya menggunakan kendaraan umum.
"Kami sudah mengingatkan Kementerian PAN-RB dan Kementerian BUMN untuk membatasi, bahkan mencegah pegawainya menggunakan transportasi umum," kata Doni Monardo, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Baca Juga: Dipakai Dinas ASN Tiap Pekan, Batik Ini Kian Populer
Doni juga meminta kepala-kepala daerah di Indonesia tetap mewaspadai peningkatan penularan Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria justru mengatakan hal yang sebaliknya.
Pria yang akrap disapa Ariza ini justru menilai jika warga yang naik kendaraan berkurang. Pasalnya, kebanyakan perkantoran masih memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH).
Baca Juga: Protokol Kesehatan Diperketat Saat Pilkada 2020, Mahfud MD: Anggaran Tambahan Rp5 Triliun Tersedia
Apalagi, sampai saat ini jumlah pekerja juga berkurang karena PHK. Bisa saja ada peningkatan karena ada yang kembali kerja, ada keperluan, atau hal lainnya, yang perlu dicek korelasinya.
Menurut Ariza, sistem ganjil genap diberlakukan kembali selain untuk mengurangi kemacetan, juga untuk membatasi masyarakat keluar rumah. Tujuannya, agar orang mengatur bila mobilnya ganjil, tidak keluar di tanggal genap.
"Kasus orang yang meningkat di kereta dan bus itu kita cek, mungkin karena ekonomi. Tentu apa yang jadi perhatian Pak Doni akan kita perhatikan evaluasinya dengan Dishub dan juga Polda Metro Jaya. Prinsipnya semua yang diambil selalu kita diskusikan," tutur Ariza pada Jumat, 4 Agustus 2020.***
