Network
Namun, Haris cukup mengkhawatirkan artis tersebut jika menang pada Pilkada dan memimpin pemerintahan, apakah mereka mengerti mengenai tata cara mengambil kebijakan pemerintah.
Sebab kata dia, apabila mereka tidak memahami kebijakan pemerintahan, maka bagaimana mereka akan memimpin masyarakat.
Para artis harus memahami bagaimana tata cara mengambil kebijakan pemerintah, bagaimana akuntabilitas pemerintah, mekanisme membuat kebijakan, mekanisme pengajuan anggaran, mekanisme pengajuan surat pertanggungjawaban, dan perubahan anggaran.
Baca Juga: Viral, Peluru Nyasar di Perumahan Bekasi Gegerkan Warga, TNI AU Akui Sudah Tempuh Jalur Mediasi
“Itu pekerjaan rumah kita, jangan sampai dia tidak mengerti dan hanya tandatangan serta bagus-bagus saja,” ucapnya.
Menurut Haris, pengusungan kalangan artis yang dilakukan calon petahanan dan partai politik pada Pilkada sebetulnya cukup instan, karena mereka memiliki elektoral tinggi dengan keterkenalan yang dimiliki.
Dalam konstelasi politik, persayaratan memenangkan pilkada harus ada dua kapital, yakni ekonomi dan sosial.
Baca Juga: Jadi Perbincangan Warganet, Kepala Desa Hoho: Saya Sih Santai, Preman atau Bukan Itu Bukan dari Tato
Apabila calon kepala daerah itu tidak dikenal masyarakat luas, tentu secara ekonomi akan mengeluarkan biaya modal cukup besar.
Sebaliknya, bila mereka terkenal dan populer, modal sosial yang dimiliki cukup tinggi dengan memiliki jaringan masyarakat umum, maka biaya politik yang dikeluarkan dapat ditekan.
