Network
"Anak pejabat yang korup pun, belum tentu korup, belum tentu dia tidak punya hati melayani rakyat, belum tentu dia tidak punya hati menolong yang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Tapi yang penting, dia harus bisa membuktikan hartanya dari mana," ucap Ahok.
Menurut Ahok, seorang pejabat pemerintah harus transparan tentang harta yang dimilikinya, agar korupsi tidak terulang lagi.
Baca Juga: Tiongkok Sudah Tetapkan Kejadian Luar Biasa, Guru Besar UI Sebut Norovirus Sudah Masuk ke Indonesia
Selain itu, Ahok juga akan memperbaiki gaji para pejabat negara. Asalkan, mereka mempunyai KPI (Key Performance Indicator) yang jelas.
Misalnya rakyat harus punya jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan perumahan, hingga membantu pengusaha kecil dan menengah agar bisa berkembang.
"Aparat semua harus dinaikkan gajinya. Prajurit TNI - Polri, kita bisa subsidi langsung ke orangnya. Caranya, misalnya anda kalau pergi operasi perang, pulang dapat diskon 10 persen, dua kali perang mungkin dapat diskon 20 persen," tutur Ahok.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Anak Meningkat Selama Pandemi, Pakar Beberkan Sejumlah Faktornya
Menurut Ahok, saat ini banyak para prajurit TNI - Polri yang mendapatkan banyak penghargaan, tapi jika mereka datang ke minimarket dan tidak punya uang, maka mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
Lain halnya, jika para prajurit tersebut memiliki subsidi langsung sebesar diskon 10 persen atau 20 persen. Prajurit tersebut tentu bisa membeli apa yang mereka butuhkan dengan menggunakan uang dari pemerintah dan Kementerian Hukum dan Ham.
Sedangkan untuk mereka yang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan kemanusiaan, Ahok menjawab bahwa presiden sebagai kepala negara, tentu berhak untuk memberikan pengampunan.
