Network
Haris Azhar juga mengatakan bahwa hal tersebut terjadi kepada mereka pada tahun 2019 yang dikenal sebagai Reformasi Dikorupsi, menurutnya kejadian tersebut tidak menginsafkan negara dan membuat sadar pihak penguasa.
"Justru diulang dengan diakomodir dalam Omnibus Law yang pembahasannya juga tidak partisipatif, tidak mengikuti kaidah, banyak pelanggaran dan memunculkan sejumlah pertanyaan, ketika direspon dan dikritik sama dipukul lagi, diulangi lagi kekerasan itu," ujarnya.
Baca Juga: Tempuh Dua Skema Paralel, Pemerintah Sediakan Vaksin Covid-19 Jangka Pendek hingga Jangka Panjang
Jadi menurutnya, setahun pertama di periode kedua atau bahkan dibandingkan periode pertama atau periode kedua, tidak ada yang signifikan untuk kemajuan hukum dan HAM di era Jokowi ini.
"Masih banyak orang jadi korban dan ketika meminta akuntabilitas pertanggungjawaban negara juga tidak muncul," ucapnya.
Haris Azhar mengungkapkan bahwa tahun pertama di periode kedua tetap mengulangi karakter dari pemerintahan atau rezim Jokowi ini.
Baca Juga: Jika Gunakan Rumus Herd Immunity, Menristek Sebut 180 Juta Orang Perlu Diberi Vaksin Covid-19
"Kurang lebih, negara sewenang-wenang, tidak memperhatikan kaidah hukum dan HAM dan masyarakat yang jadi korban, lihatlah catatan-catatan dari kasus-kasus peristiwa di Papua, di sektor SDA, hutan di mana masyarakat adat menjadi korban, buruh dan masih banyak kekerasan yang dialami mahasiswa," ucapnya.
Menurutnya, memang setelah enam tahun berkuasa, Jokowi punya karakter yang anti HAM.
"Hanya menggunakan HAM dalam bidang peristilahan untuk memuluskan pidato-pidatonya atau ketika bertemu dengan dunia internasional, tetapi ketika bertemu dengan masyarakat, saya pikir tidak ada yang diimplementasikan dan dikonkritkan untuk menjawab masalah," ucapnya.
