Network
"Bentuk-bentuk pelanggaran Hukum dan HAM-nya misalnya, baru beberapa hari dilantik sebagai presiden sudah bersekongkol dengan DPR untuk mengesahkan 70 lebih perundang-undangan di DPR," kata Haris Azhar.
Haris mengambil contoh UU Cipta Kerja Omnibus Law. Menurut dia, UU tersebut bermasalah sejak dalam prosedur.
Baca Juga: Bujuk ABG Bubarkan Diri dari Demonstrasi, TNI: Bapak Tentara Akan Mengantarkan Adik-adik Pulang
"Pembahasannya juga tidak partisipatif, tidak mengikuti kaidah, banyak pelanggaran, dan memunculkan sejumlah pertanyaan," katanya.
Ia kemudian menuturkan tindakan represif aparat kepada para peserta unjuk rasa sebagai bentuk kebijakan pemerintah yang tidak mengindahkan nilai-nilai HAM.
"Ketika (produk hukum itu) diproses, justru masyarakat, mahasiswa, mendapat kekerasan, penangkapan sewenang-wenang, penahanan, dan pemidanaan dengan bukti-bukti yang tidak layak. Itu yang terjadi kepada mereka pada tahun 2019, yang dikenal sebagai Reformasi Dikorupsi." ujarnya.***
