Network
Penolakan memberikan komentar perihal perubahan kebijakan tersebut pun dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS dan pihak Gedung Putih.
Pada bulan Mei, badan-badan AS termasuk Departemen Perdagangan, Energi, Keadilan, dan Keamanan Dalam Negeri menyetujui perubahan kebijakan tersebut.
Departemen Luar Negeri AS pun diharapkan untuk menyetujui penjualan drone partama di bawah interpretasi baru segera setelah musim panas ini.
Perubahan dijadwalkan untuk ditinjau oleh Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih pada pertemuan 16 Juni, kata salah satu eksekutif dan mantan pejabat AS, dengan pengetahuan tentang diskusi kebijakan internal.
Baca Juga: Di Tengah Usaha Perdamaian Afghanistan, Ledakan Kembali Terjadi Saat Ibadah Salat Jumat
Dewan itu diharapkan mendukung perubahan kebijakan dan mendiskusikan kemungkinan pengumuman Gedung Putih, kata mereka.
Rachel Stohl, seorang ahli senjata di Stimson Center di Washington menanggapi jika peningkatan penjualan drone bersenjata terjadi, hal itu akan meningkatkan ancaman konflik global.
"Begitu mereka meninggalkan kontrol AS, kami kehilangan kemampuan untuk memengaruhi cara dan di mana mereka digunakan," ucapnya.***
