Network
PR BEKASI - Pejabat Eksekutif Industri Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan Presiden AS Donald Trump berencana untuk menafsirkan kembali perjanjian senjata yang terakhir kali diperbarui di era Perang Dingin bersama 34 negara yang bertujuan memungkinkan para kontraktor pertahanan AS untuk menjual lebih banyak drone buatan Negeri Paman Sam ke berbagai negara.
Perubahan kebijakan yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, dapat membuka penjualan drone bersenjata AS kepada pemerintah yang kurang stabil di antaranya Yordania dan Uni Emirat Arab (UAE), yang di masa lalu dilarang membelinya di bawah Missile Technology Contro Regime (MTCR).
Dilansir Reuters oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com, Heidi Grant Direktur Administrasi Teknologi Keamanan Pertahanan Pentagon menolak memberikan komentar atas perubahan kebijakan MTCR yang tertunda.
Baca Juga: Vokal Kritik Tiongkok, Mike Pompeo 'Diam-diam' Rencanakan Pertemuan di Hawaii
Akan tetapi, ia mengatakan militer AS ingin melihat penjualan pesawat tak berawak itu diperluas ke lebih banyak negara. Penjualan tersebut disebutnya akan meningkatkan militer sekutu dan menggantikan penjualan drone dari negara lain.
"Jika kita tidak dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat ini, maka itu akan menembak diri kita sendiri," kata Heidi Grant.
Dikatakan dia, bahwa drone akan membantu sekutu memerangi terorisme dan membangun kontrol perbatasan serta umumnya membantu menghentikan ancaman sebelum mereka mencapai AS.
Heidi Grant menolak menyebutkan nama negara-negara tertentu yang menurut Pentagon harus mendapatkan lebih banyak persenjataan buatan AS.
Baca Juga: Dituduh Mencuri, Wanita Setengah Telanjang Diseret Motor dan Dicambuk oleh Tiga Polisi Kenya
Penolakan memberikan komentar perihal perubahan kebijakan tersebut pun dilakukan oleh Departemen Luar Negeri AS dan pihak Gedung Putih.
Pada bulan Mei, badan-badan AS termasuk Departemen Perdagangan, Energi, Keadilan, dan Keamanan Dalam Negeri menyetujui perubahan kebijakan tersebut.
Departemen Luar Negeri AS pun diharapkan untuk menyetujui penjualan drone partama di bawah interpretasi baru segera setelah musim panas ini.
Perubahan dijadwalkan untuk ditinjau oleh Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih pada pertemuan 16 Juni, kata salah satu eksekutif dan mantan pejabat AS, dengan pengetahuan tentang diskusi kebijakan internal.
Baca Juga: Di Tengah Usaha Perdamaian Afghanistan, Ledakan Kembali Terjadi Saat Ibadah Salat Jumat
Dewan itu diharapkan mendukung perubahan kebijakan dan mendiskusikan kemungkinan pengumuman Gedung Putih, kata mereka.
Rachel Stohl, seorang ahli senjata di Stimson Center di Washington menanggapi jika peningkatan penjualan drone bersenjata terjadi, hal itu akan meningkatkan ancaman konflik global.
"Begitu mereka meninggalkan kontrol AS, kami kehilangan kemampuan untuk memengaruhi cara dan di mana mereka digunakan," ucapnya.***
