PR BEKASI - Beredar narasi di media sosial yang mengeklaim bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dikabarkan mengundurkan diri karena gagal menangani banjir di Jakarta dalam kurun waktu 6 jam.
Narasi tersebut beredar melalui sebuah unggahan video berdurasi 10 menit 5 detik di kanal YouTube Suara Istana pada 23 Februari 2021.
Gubernur Anies Baswedan memang pernah menargetkan banjir di Jakarta akan surut dalam waktu enam jam saat memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi musim hujan pada 4 November 2020.
Namun setelah dilakukan penelusuran fakta yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari ANTARA, Rabu, 24 Februari 2021, narasi yang mengeklaim Gubernur Anies Baswedan mengundurkan diri karena gagal menangani banjir di Jakarta dalam waktu 6 jam adalah keliru atau hoaks.
Baca Juga: Sentil Anies Baswedan Soal Banjir Jakarta, Tsamara Amany: Kok Sibuk Kerahkan Pasukan Medsos?
Adapun video yang diunggah kanal YouTube Suara Istana tersebut berjudul, "Berita Terkini ~ Akhirnya Anies Mengundurkan Diri, Warga Ramai-Ramai Minta Anies Mundur".
Berikut adalah narasi yang disematkan pada thumbnail video tersebut:
"~MENGEJUTKAN~
"WARGA SEPAKAT MINTAK ANIES MUNDUR"
AKHIRNYA ANIES MENYERAHKAN JABATAN"
Faktanya, video tersebut tidak memuat informasi Gubernur Anies Baswedan mengundurkan diri karena gagal tangani banjir di Jakarta seperti yang dinarasikan di thumbnail.
Video itu berisikan komentar-komentar para politikus dan tokoh terkait penanganan banjir di Jakarta oleh Anies Baswedan.
Salah satu komentar itu datang dari politikus PDIP Ruhut Sitompul yang menyoroti pernyataan Anies Baswedan soal banjir di Jakarta akan surut dalam waktu enam jam.
Baca Juga: Kunjungan Jokowi Ke NTT Timbulkan Kerumunan, Mardani Ali Sera: Harusnya Istana Antisipasi Hal ini
"Kalau saya, apa pun yang dikatakan Anies, kita sudah tahu semua omong kosong, karena dia hanya omdo (omong doang-red). Kan apa yang dia prediksi semua tidak benar. Dia bilang enam jam surut, nyatanya beberapa titik itu satu hari,” tuturnya.
Menurut Ruhut, Anies Baswedan seharusnya malu menyampaikan pernyataan itu di saat warga DKI berjuang menyelamatkan diri dan harta benda mereka dari banjir.
“Dia enggak malu ngomong begitu? Apalagi enam jam (banjir surut). Aspal saja satu jam rusak. Jalan itu sekarang bolong-bolong sekarang,” ujar mantan politikus Partai Demokrat ini.
Baca Juga: Bandung Jadi Tuan Rumah Piala Menpora 2021, Begini Persiapannya
Karena itu, Ruhut kembali menyarankan supaya Anies Baswedan mengibarkan bendera putih sebagai gubernur DKI Jakarta.
“Jadi, sudahlah, Anies enggak usah lagi ngomong demikian. Kalau saya, lebih baik dia, (kibarkan) bendera putih dia mundur dengan gentleman sebagai gubernur DKI. Dia sudah tidak mampu,” kata Ruhut.
Tak hanya ruhut komentar serupa dalam video tersebut juga datang dari politikus PSI, Mohamad Guntur Romli yang menyindir Anies Baswedan mengurus Jakarta hanya bermodal perkataan.
“Begitulah kalau ngurus Jakarta Cuma bermodal omongan doing,” tulisnya pada akun twitter @GunRomli.
Ia membagikan cuitan tersebut bersama dua tangkapan layar artikel berita yang membandingkan perkataan Anies dulu dan sekarang.
Tangkapan layar artikel pertama berjudul ‘Anies: Anak-anak senang Main Tuh Saat Banjir.’ Sementara tangkapan layar artikel kedua berjudul ‘4 Anak Tewas Saat Bermain Air, Anies: Banjir Bukan Kolam Bermain.’
Baca Juga: Soal Kerumunan di Maumere, Azzam Izzulhaq: Jika Tak Ada Sanksi, Hapus Aturan dan Bebaskan Terdakwa
Guntur Romli menyindir bahwa Anies meralat ucapannya setelah adalah insiden atau kecelakaan.
Kemudian, terkait dengan pengunduran diri Gubernur Anies Baswedan, belum ada keterangan resmi dari media berita soal hal tersebut, di keterangan akun Instagram pribadinya pun, @aniesbaswedan masih mencantumkan jabatan, "Governor of @dkijakarta, Indonesia".
Seperti yang telah diketahui, Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga 2022.
Dalam Pasal 201 ayat 8 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada disebutkan:
Baca Juga: Soal Kerumunan di Maumere, Azzam Izzulhaq: Jika Tak Ada Sanksi, Hapus Aturan dan Bebaskan Terdakwa
"Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".
Apabila tetap menggunakan UU 10/2016, otomatis tahun 2022 dan 2023 di seluruh nusantara tidak ada pelaksanaan Pilkada. Sambil menunggu kepala daerah hasil pilkada yang direncanakan November 2024 akan diisi oleh penjabat (Pj) atau Plt kepala daerah terkait.
Oleh karena itu tidak benar jika Gubernur Anies Baswedan dikatakan mengundurkan diri karena tak berhasil tangani banjir di Jakarta dalam waktu enam jam.***