Cek Fakta: Menteri BUMN Erick Thohir Dikabarkan Akan Diselidiki KPK Atas Kasus Dugaan Korupsi

Surat perintah penyidikan tersebut ditujukan untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri terkait pengadaan alat kesehatan Rapid Test melalui PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RIN) yang dilakukan oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan fakta yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Turn Back Hoax, Jumat, 11 Desember 2020, bahwa surat penyidikan KPK terkait penyidikan pengadaan alat kesehatan Rapid Test terhadap Menteri BUMN Erick Thohir adalah informasi bohong atau hoak.

Baca Juga: Merasa Jadi Korban dan Sebut Dirinya Bukan Pelaku, Djoko Tjandra: Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Berdasarkan hasil penelusuran, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan, surat perintah penyidikan (sprindik) tersebut merupakan informasi bohong alias hoaks. 

KPK tidak pernah mengeluarkan sprindik terkait penyidikan pengadaan alat kesehatan Rapid Test.

“Saya nyatakan (sprindik) itu palsu, saya tidak pernah tanda tangani surat itu. Bahas kasusnya saja tidak pernah. Deputi penindakan saya perintahkan untuk ungkap siapa pelakunya,” kata Filri Bahuri.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga mengonfirmasi bahwa sprindik terhadap Erick Thohir merupakan hoaks.