Menurutnya, ketiga sayap gerakan ini memanfaatkan media sosial untuk saling berkomunikasi, merencanakan aksi, dan menyebarkan berita hoaks.
“Hal tersebut mereka lakukan untuk membentuk opini buruk tentang pemerintah Indonesia (termasuk TNI-Polri) terkait masalah Papua melalui berbagai platform medsos,” katanya.
Menurutnya, mengembuskan berita hoaks di media sosial merupakan trik dari OPM untuk menciptakan opini bahwa Papua selalu dalam kondisi mencekam dan ini sudah berulang kali terjadi.
“Ini merupakan trik mereka dan mereka masif melakukannya, terutama di medsos,” terang Kolonel Czi IGN Suriastawa.
Namun demikian, baik Pangdam maupun Kapen Kogabwilhan mengharapkan agar personel TNI yang bertugas di daerah rawan diminta selalu waspada dan tidak lengah saat menjalankan tugas.
Seperti diketahui, konflik yang terjadi antara OPM dan TNI di tanah Papua sudah terjadi sejak tahun 1961
Bahkan, pada Selasa, 1 Desember 2020, Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaannya.
ULMWP sendiri telah mengangkat Benny Wenda yang saat ini sedang berada di wilayah pengasingan yakni Inggris sebagai Presiden sementara Papua Barat.
Namun, deklarasi tersebut banyak ditentang oleh berbagai pihak, baik itu dari Pemerintah Indonesia maupun kelompok OPM yang berada di Papua.***