PR BEKASI - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Omnibus Law dan Kartu Prakerja merupakan sarana untuk dapat menciptakan pekerjaan bagi masyarakat.
Mengingat situasi saat ini, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum usai, maka Pemerintah berupaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan dengan adanya Omnibus Law dan juga Kartu Prakerja.
Airlangga mengatakan bahwa Omnibus Law merupakan salah satu peluang bagi wirausahawan untuk menciptakan bisnis baru di Indonesia.
Baca Juga: Gelombang 17 Ditutup, Kapan Insentif Kartu Prakerja Cair?
"Kami melakukan Omnibus Law untuk penciptaan lapangan kerja. Kami menempatkan peluang yang signifikan untuk menumbuhkan wirausahawan dan menciptakan wirausahawan," kata Airlangga, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara pada Rabu, 30 Juni 2021.
Ia juga menyampaikan bahwa Kartu Prakerja merupakan program yang dapat menjadikan peluang bagi wirausahawan untuk meningkatkan keterampilan.
"Selama pandemi Covid-19, kami mengubah Kartu Prakerja menjadi tunjangan semisosial tetapi tetap meningkatkan keterampilan," lanjutnya.
Baca Juga: Kapan Kartu Prakerja 2021 Gelombang 18 Dibuka? Simak Bocorannya
Selain itu, Ketua Umum Golkar tersebut juga mengatakan bahwa Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan perekonomian lewat program KUR.
"Kami juga menghubungkan mereka dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan plafon Rp10 juta hingga Rp500 juta," ungkapnya.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), program Kartu Prakerja mampu menghasilkan sebanyak 94 persen lapangan pekerjaan baru.
Airlangga lalu menjelaskan bahwa selain ada Omnibus Law dan Kartu Prakerja, Pemerintah juga berupaya untuk memberikan asuransi kepada masyarakat melalui BP Jamsostek.
Baca Juga: Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 18 yang Akan Segera Dibuka, Dapatkan Bantuan Rp3,55 Juta
BP Jamsostek dimaksimalkan oleh Pemerintah agar para pekerja dapat mendapatkan bantuan secara finansial.
Selanjutnya, Airlangga mengatakan bahwa dengan adanya presidensi G20 maka Indonesia akan memiliki dan memperbaiki tenaga kerja yang inklusif selama berlangsungnya pandemi Covid-19.
"Melalui presidensi G20, Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk memperbaiki tenaga kerja melalui pengembangan keterampilan tenaga kerja, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif selama pandemi Covid-19," ujarnya. ***