PR BEKASI - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia sekaligus pakar ekonomi dan politikus Indonesia Rizal Ramli, baru saja mengkritik jajaran kementerian Indonesia habis-habisan.
Tentu ada alasan kuat di balik kritik pedasnya itu. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak sesuai harapan, banyak utang, dan penanganan yang tidak menampakkan hasil baik.
Rizal Ramli memulainya dengan mengingatkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia tentang apa yang membuat daya beli di Indonesia terpukul.
Baca Juga: Tidak Banyak yang Tahu, Dua Tempat di Asia Tenggara Ini ternyata Jarang Tersentuh Manusia
"Pertumbuhan kredit tahun lalu hanya 6 persen, kalo ekonomi kita normal 15-8 persen, hari ini, sampai bulan oktober ini hanya 3 persen. Itulah yang memukul daya beli mas Bahlil, bukan hanya regulasi, bagaimana you mau hidup kalau uang yang beredar pertambahan kreditnya hanya 3 persen, belum alokasi untuk usaha kecilnya hanya 17 persen," tuturnya.
Rizal Ramli mengungkapkan kenyataan yang dihadapi di Indonesia saat ini, menurutnya, tidak ada likuiditas pada perusahaan-perusahaan kecil di Indonesia sehingga memukul para pelaku usaha dan membuat ekonomi Indonesia merosot.
"Regulasi penting, birokrat kita brengsek, yes. Kerjanya meres pengusaha, meres siapa aja, yes, Itu kita benahi," tegasnya sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club.
Selain regulasi, dirinya juga menyampaikan masalah utama lain yang perlu diperhatikan.
Baca Juga: Kadin Perkebunan Kalbar: Perusahaan Perkebunan Sawit Miliki Peran Strategi Cegah Karhutla
"But it isn't the only key problem, saya zaman Gus Dur regulasinya biasa-biasa aja, ekonomi masuk kita -3 persen, 21 bulan kita naikin ke 4.5 persen, gaji pegawai negeri mas Moeldoko, ABRI waktu itu kita naikin 125% dalam 21 bulan," tuturnya.
"In order to pump purchasing power (daya beli) sehingga retailnya hidup, kredit usaha kita benahi yang di BPPN, saya stretch saya kurangi bunganya dsb," ucapnya menambahkan.
Rizal Ramli mengungkapkan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja bukan solusi dalam kebobrokan regulasi di Indonesia.
"Betul kita paling brengsek dalam regulasi, tetapi apakah solusinya dengan bikin UU yang sembilan ratus halaman, kalau betul mau menyederhanakan cukup 100 halaman UUnya, itu saya salut, jagoan! Sehingga nanti pengusaha mau tau UU Indonesia malah bayar lawyer mahal buat belajar pasal-pasal yang kontradiksi dsb tersebut," ucapnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Daftar Kartu Prakerja Sekarang Bisa Dapat Kartu Bahan Bakar Shell Rp600.000
Tak hanya sampai di situ, dirinya kembali menyemprot Bahlil Lahadalia terkait banyaknya birokrat yang melakukan tindakan ilegal.
"Mas Bahlil kan pengusaha, udah pengalaman, dikatakan di situ ini gratis, itu gratis. Emang birokrat akan kasih saudara izinnya? Dia justru malah perlambat, kalau mau gratis sana aja ke presiden, ke televisi aja, akhirnya kalo gak nyogok istilahnya gak jalan tuh barang, iya kan?," ucapnya.
"Jadi kuncinya bukan hanya mengurangi regulasi, tindak tegas birokrat yang kerjanya meras ini," tuturnya menambahkan.
Tentu dirinya berhak mengatakan hal tersebut, kenapa? Karena Rizal Ramli pernah menjabat sebagai kepala Bulog pada jaman Soeharto yang pada saat itu adalah lembaga nomor dua paling korup setelah pertamina.
Baca Juga: Memilih Pensiun dari Ring MMA, Ini Permintaan Terakhir Khabib Nurmagomedov kepada UFC
"Kita pecat 26 kepala Dolog (Depot Logistik) dan Direktur, baru kapok semua, lalu kita streamlining peraturannya, yang dibutuhkan adalah yang brengsek hajar!," tegasnya.
Menurutnya, ide Presiden Jokowi sudah bagus untuk melakukan realokasi anggaran, namun masih banyak hal-hal yang tidak diperlukan yang harus disingkirkan.
"Kita punya uang kalo prioritasnya jelas, tetapi apa yang terjadi? Bagus pak Jokowi menggunakan realokasi anggaran strategis, then i look at the number, the number-nya gak berubah, masih ada proyek ini proyek itu, mau bikin ini mau bikin itu, cmon kita dalam krisis, prioritas harus jelas," ucapnya.
Tak habis sampai di situ, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun kena semprot juga oleh mantan Menkeu tahun 2001 itu.
Baca Juga: Erdogan Sentil Macron Butuh Periksa Kejiwaan, Prancis Tarik Dubesnya di Turki
"Kita gak punya uang, caranya minjem lagi dengan bunga 2 persen, lebih mahal dari negara lain, banyak yang gak ngerti kenapa si Menteri Keuangan terbalik dapat hadiah, sederhana kok, misalnya bung Johnny Plate Dirut bank, dia pasang plang, yang mau minjem bunganya 15 persen, saya dateng ke pak Johnny, saya mau minjem dan mau bayar bunga 17 persen selama 10 tahun, pak Joni langsung angkat saya, ajak main golf kasih hadiah macem-macem, as simple as that," ucapnya.
Tidak ada menurutnya Menteri Keuangan negara lain yang dapat hadiah macam-macam karena mereka pelit.
"Mereka datang ke bank ke pa Johnny, bisa gak pak Joni 13 persen aja, Itu yang dilakukan Menteri Keuangan Singapura, Jepang, sama Cina kalau minjem, bukannya lebih mahal," ucapnya.
"Dampaknya itu besar sekali, kalau selisih bunga 2 persen, minjem 10 miliar doang, 10 tahun bunga ber bunga, tambahan bunganya bisa nambah sepertiganya, tiga miliar dolar, yang bayar buntutnya rakyat kita juga," tutupnya.***