PR BEKASI - Komika Pandji Pragiwaksono turut menanggapi kisruh Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar pada Jumat, 5 Maret 2021 lalu.
Sebagaimana diketahui, KLB Partai Demokrat tersebut digelar di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatra Utara.
Berdasarkan hasil putusan KLB Partai Demokrat tersebut, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025
Adapun
Menanggapi hal tersebut, Pandji Pragiwaksono menilai politik dewasa saat ini telah gagal memastikan keinginan, kebutuhan, dan keselamatan rakyat Indonesia.
Baca Juga: Israel Jual Teknologi Peretas Ponsel ke 'Pasukan Kematian' Bangladesh yang Dikenal Kejam
"Kita gak pernah segagal ini. Politik gak pernah segagal ini dalam memastikan keinginan, kebutuhan, dan keselamatan rakyat Indonesia," tutur Pandji Pragiwaksono dalam kanal YouTube-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Selasa, 9 Maret 2021.
Pasalnya, Pandji Pragiwaksono mengungkap banyak kejanggalan dalam politik Indonesia dewasa ini yang mengusik demokrasi negara.
"Aneh banget tahu yang terjadi di politik Indonesia. Dua kubu dalam satu dalam satu kabinet. Terus, untuk pertama kalinya dalam sejarah Presiden yang menjabat punya anak yang menjadi kepala daerah," ucap dia.
"Lalu, Presidennya kemarin bilang bahwa beliau mengizinkan rangkap jabatan antara menteri dengan pimpinan partai," kata Pandji Pragiwaksono.
Baca Juga: Beredar Video Viral Penumpang Kereta Tanah Abang Terbaring dan Alami Kejang-Kejang
Kebijakan yang janggal tersebut, lanjut Pandji, salah satunya adalah izin rangkap jabatan.
Pandji mengatakan, masyarakat dibuat bertanya-tanya terhadap kapasitas kebijakan yang diambil oleh orang-orang yang rangkap jabatan.
"Karena ketika seseorang memegang jabatan publik yang strategis seperti menteri, tapi dia juga pimpinan partai, kita kan jadi bertanya-tanya, 'ini dia lagi dalam kapasitas partai atau jadi menteri?," ujar Pandji Pragiwaksono.
Selain itu, ia juga menilai terpilihnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggerus kekuatan oposisi dalam demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Beredar Video Viral Penumpang Kereta Tanah Abang Terbaring dan Alami Kejang-Kejang
"Ini orang kabinet, ini orang pemerintahan. Kemudian, jadi pimpinan partai oposisi Demokrat. Karena kekisruhan itu, akhirnya diakuisisi partai oposisi dengan naro orang dari pemerintahan sebagai pimpinan partainya," ucap Pandji Pragiwaksono.
Oleh karena itu, dirinya menyampaikan kekhawatiran minimnya kekuatan oposisi membuat fungsi check and balance dalam demokrasi di Indonesia menjadi tidak seimbang.
"Kalau pemerintah gak ada yang kontrol, gak ada check and balance, gak ada oposisi yang cukup kuat, ini koalisi dapat meloloskan apa pun yang mereka mau," tutur Pandji Pragiwaksono.***