PR BEKASI – Pada hari pertamanya menjabat, Presiden terpilih AS Joe Biden berencana untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan eksekutif.
Salah satu kebijakan yang akan ditetapkan oleh Joe Biden yaitu menghapus kebijakan kontroversial yang dibuat oleh Presiden Donald Trump terkait larangan masuknya warga negara dari beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim.
Diketahui, pemerintahan AS yang baru akan melakukan serentetan pembatalan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump selama sepuluh hari pertama menjabat.
Hal tersebut diketahui dari sebuah catatan yang diedarkan pada Sabtu, 17 Januari 2021 oleh Ron Klain, kepala staf Gedung Putih Biden yang baru.
Baca Juga: Data Terbaru Gempa Majene Sulawesi Barat, BNPB: 73 Meninggal Dunia dan 554 Korban Luka
“Ini juga termasuk upaya pencegahan virus Covid-19 baru, bergabung kembali dengan perjanjian perubahan iklim Paris, dan undang-undang imigrasi yang memungkinkan jutaan orang untuk mendapatkan kewarganegaraan AS,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera.
Seperti diketahui, tak lama setelah menjabat pada Presiden AS pada 2017 lalu Donald Trump mengeluarkan beberapa kebijakan kontroversial yang melarang wisatawan dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat.
Namun, kebijakan itu dibuat ulang beberapa kali di tengah gugatan hukum dan versinya dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada 2018.
Para pengamat mengatakan kebijakan kontroversial tersebut dapat dengan mudah dibatalkan karena dikeluarkan oleh perintah eksekutif dan proklamasi presiden, meskipun tuntutan hukum dari lawan konservatif dapat menunda proses tersebut.
Baca Juga: Minta Rakyat Bersatu dalam Rakit Persamaan, Fahri Hamzah: Banyak yang Ingin Saya Marah ke Pemerintah
“Sebagai presiden, saya akan bekerja dengan Anda untuk merobek racun kebencian dari masyarakat kita untuk menghormati kontribusi Anda dan mencari ide-ide Anda. Pemerintahan saya akan terlihat seperti Amerika, dengan Muslim Amerika melayani di setiap tingkatan,” kata Joe Biden pada Oktober 2020 lalu.
Pembalikan lain termasuk perpanjangan batas terkait pandemi pada penggusuran dan pembayaran pinjaman siswa, penerapan mandat topeng di properti federal dan perjalanan antar negara, serta solusi untuk menyatukan kembali anak-anak imigran yang terpisah dari keluarga mereka, kata memo itu.
Joe Biden juga berencana untuk mengajukan undang-undang baru untuk menyediakan naturalisasi 11 juta orang tidak berdokumen yang saat ini tinggal di negara itu, di samping janji untuk memvaksinasi 100 juta orang dalam 100 hari pertamanya menjabat.
Baca Juga: Cari Tahu Di Sini! Material Apa Saja yang Keluar Jika Terjadi Erupsi Gunung Berapi
Joe Biden sebelumnya mengumumkan dia akan mendorong Kongres AS untuk menyetujui paket stimulus 1.9 miliar dollar atau sekitar Rp26.8 triliun untuk mengatasi kemerosotan ekonomi Amerika Serikat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.***