PR BEKASI - Perusahaan peretas telepon asal Israel, Cellebrite menjual teknologinya ke unit paramiliter Bangladesh yang terkenal kejam, ungkap sebuah dokumen.
Unit tersebut dikenal sebagai Batalyon Aksi Cepat yang disebut juga sebagai "pasukan kematian" oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Unit tersebut juga menghadapi tuduhan pembunuhan di luar hukum, penghilangan, dan penyiksaan terhadap warga sipil serta jurnalis.
Penjualan alat peretas itu terungkap sebagai bagian dari dokumen yang diajukan oleh seorang pengacara hak asasi manusia ke pengadilan Israel pada hari Senin, 7 Maret 2021.
Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pengacara Eitai Mack, diajukan sebagai bagian dari upaya untuk membuat Kementerian Pertahanan Israel menghentikan ekspor perusahaan teknologi tersebut ke Bangladesh dan menjelaskan kegagalan mereka untuk mencegah penyalahgunaan Cellebrite's UFED (Universal Forensic Extraction Device).
Sistem tersebut memungkinkan pihak berwenang untuk membuka dan mengakses data ponsel apa pun yang mereka miliki atau yang mereka targetkan.
Dokumen tersebut menyusul pengajuan lain, yang tidak ditanggapi oleh Kementerian Pertahanan, yang berusaha menghentikan penjualan teknologi dari Celebrity dan PicSix ke negara itu setelah penyelidikan Al Jazeera mengungkapkan tentara Bangladesh membeli kemampuan peretasan telepon dari mereka.
Menurut laporan di Bangladesh, pada 7 Mei 2020 anggaran baru telah disahkan untuk pembelian sistem Cellebrite tambahan untuk RAB dan sesuai dokumen yang diajukan ke pengadilan Israel, ini bukan pertama kalinya unit membeli UFED.
Teknologi peretasan telepon Cellebrite ditujukan untuk lembaga penegak hukum dan dijual di seluruh dunia.
Namun, kritik telah lama mengecam perusahaan itu karena menjual barang dagangannya ke negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang buruk.
“Ini adalah 'kesalahan' yang sangat serius oleh Kementerian Pertahanan," kata dokumen yang diajukan oleh Mack beserta daftar panjang aktivis hak asasi manusia lainnya.
“Karena Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Bangladesh,” tambah mereka seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Haaretz Selasa, 9 Maret 2021.
“Selain itu di Bangladesh memiliki pelanggaran hak asasi manusia yang berulang kali dan korupsi yang meluas di negara itu, tidak ada cara bagi kementerian untuk benar-benar mengawasi dan mengontrol penggunaan yang dibuat dari sistem Israel saat digunakan oleh sebuah negara,” sambung mereka.
Mack dalam dokumen juga mempertanyakan keputusan menjual teknologi tersebut.
“Bagaimana mungkin! Meskipun berjanji untuk 'peka dan mempertimbangkan masalah hak asasi manusia', direktur jenderal kementerian mengizinkan penjualan teknologi,” katanya.
“Yang sanggup membobol telepon ke unit pasukan keamanan yang dituduh menyiksa korbannya dengan mengebor lubang ke dalam kepala mereka dengan bor listrik,” sambungnya.
Cellebrite menolak untuk mengomentari laporan tersebut dan klaim spesifik yang diajukannya. Bangladesh juga tidak menanggapi permintaan komentar dari media internasional.***