PR BEKASI - Israel melalui pemimpin oposisi dan sentris Yair Lapid dari Yesh Atid dan Naftali Bennett mengumumkan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru.
Pemerintah baru ini akan menggulingkan Benjamin Netanyahu, yang diketahui telah menjabat sebagai Perdana Menteri Israel selama 12 tahun.
Naftali Bennet disebut-sebut bersiap mengakhiri kepemimpinan Benjamin Netanyahu di kursi Perdana Menteri Israel.
Baca Juga: Oposisi Israel Bentuk Pemerintahan Baru, Mulai Bergerak Akhiri 12 Tahun Kekuasaan Netanyahu
Menyoroti pemerintahan baru ini, warga Palestina di daerah pendudukan Tepi Barat dan Gaza justru tak berharap banyak.
Warga Palestina meyakini kepemimpinan Naftali Bennet tak akan jauh berbeda dengan Benjamin Netanyahu.
Mereka menilai, pemimpin nasionalis seperti Bennet kemungkinan besar akan mengejar agenda sayap kanan yang sama seperti Netanyahu.
Baca Juga: Ratusan Anggota Suku Asli Israel yang Hilang Siap Pulang Kampung, Kini Terganjal di India
Diketahui, Bennet merupakan mantan kepala organisasi pemukim utama Tepi Barat Israel dan mantan sekutu Netanyahu.
Selain itu, Bennet dikenal sebagai sosok dengan pandangannya yang hawkish, dan lebih radikal.
Hal tersebut berkaitan juga dengan status Yerusalem dan pemukiman ilegal Yahudi Israel.
Baca Juga: Tentara Israel Berhasil Tangkap Pemimpin Hamas di Tepi Barat, Jubir: Perlawanan Tak Akan Padam
Oleh karena itu, warga Palestina menilai pemimpin baru Israel akan berada di bawah koalisi tambal sulam, sehingga dikhawatirkan perdamaian justru akan semakin jauh dari harapan.
Bassem al-Salhi, perwakilan dari Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan bahwa penunjukan Bennet sebagai Perdana Menteri tak akan kalah ekstrem dari Netanyahu.
"Dia akan memastikan untuk mengungkapkan betapa ekstremnya dia di pemerintahan," katanya dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera.
Baca Juga: Soroti Calon PM Israel, Warga Palestina Akui Khawatir Naftali Bennett Berhasil Gantikan Benjamin Netanyahu
Bennett dikenal sebagai pendukung garis keras untuk mencaplok bagian-bagian Tepi Barat yang direbut dan diduduki Israel sejak 1967.
Namun, dalam beberapa hari terakhir, Bennett dikabarkan mengajukan usulan terkait kelanjutan status quo, dengan beberapa kebijakan pelonggaran bagi warga Palestina.
"Pemikiran saya dalam konteks ini adalah untuk mengecilkan konflik. Kami tidak akan menyelesaikannya," ujarnya.
"Tetapi di mana pun kami dapat (memperbaiki konflik) – lebih banyak titik persimpangan, lebih banyak kualitas hidup, lebih banyak bisnis, lebih banyak industri – kami akan melakukannya," lanjutnya.***