PR BEKASI - China menyebutkn bahwa langkah yang dilakukan kementerian perdagangan AS terkait perusahaan yang masuk kedalam sanksi daftar hitam telah melanggar konsensus antara Joe Biden dan Xi Jinping.
China juga mengecam keputusan AS tersebut dengan mengatakan langkah itu melanggar kesepahaman antara para pemimpin dua ekonomi terbesar dunia.
"Kementerian Perdagangan AS menerbitkan daftar sanksi baru tidak sejalan dengan konsensus yang disepakati oleh para pemimpin China dan AS," kata Shu Jueteng juru bicara Kementerian Perdagangan China, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Arabiya, Jumat, 26 November 2021.
Baca Juga: Guru di China Ditinju Murid yang Diduga Kelaparan karena Ambil Jatah Waktu Istirahat
“Ini berbahaya bagi kedua negara, keamanan rantai pasokan global dan pemulihan ekonomi global,” katanya.
Departemen Perdagangan AS telah menambahkan sekitar 12 perusahaan China ke Daftar Entitas.
Karena terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan keamanan nasional atau kepentingan kebijakan luar negeri.
Baca Juga: China Marah, Sebut Joe Biden Lakukan Kesalahan karena Undang Taiwan ke Konferensi Demokrasi
Sehingga pemasok tidak dapat lagi berurusan dengan perusahaan dalam daftar kecuali mereka telah menerima lisensi khusus untuk melakukannya.
Presiden Joe Biden dan pemimpin China Xi Jinping pekan lalu berpartisipasi, dengan menekankan perlunya lebih banyak pembicaraan antara pemerintah mereka.
Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa ada tiga afiliasi Corad Technology Limited, salah satu entitas China yang ditambahkan ke Daftar Entitas pada 2019.
Baca Juga: Ingin Palestina Segera Merdeka dari Israel, China Dukung Solusi Dua Negara
Dan dimasukkan dalam penjualan teknologi Barat ke perusahaan Korea Utara, pemerintah China dan organisasi industri pertahanan.
Keterlibatan dalam aplikasi komputasi kuantum militer China disebut sebagai alasan untuk ditambahkan ke daftar.
Menteri Perdagangan Gina Raimondo mengatakan bahwa daftar itu akan mencegah teknologi AS dialihkan untuk memajukan kemajuan militer China dan Rusia serta kegiatan nuklir atau program rudal balistik Pakistan.
Baca Juga: Uji Nyali di Rumah Berhantu di China Dibayar Puluhan Jutaan Rupiah Semalam, Tapi Kebanyakan Takut
Shu Jueteng mengatakan bahwa AS telah menggeneralisasi konsep keamanan nasional dan secara sewenang-wenang menjatuhkan sanksi tanpa bukti.
"China dengan keras memprotes ini dan akan membuat representasi serius ke AS," tambahnya.
Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan bahwa Beijing berhak untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap AS.
Dengan meminta kepada pemerintahan Biden untuk ]segera memperbaiki kesalahan tersebut.
“AS berulang kali melebih-lebihkan konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menindas perusahaan China,” kata Zhao.
Baca Juga: China Larang Konten Pamer Kekayaan di Media Sosial, Imbas Kesenjangan Ekonomi yang Melebar
Sementara entitas China dan Pakistan lainnya ditambahkan untuk membantu kegiatan rudal nuklir dan balistik yang terakhir.
Secara total, terdapat 27 kelompok dan individu asing ditambahkan ke daftar dari negara-negara termasuk Jepang dan Singapura.***