PIKIRAN RAKYAT – Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar hadir dalam agenda sidang Dewan Keamanan PBB di Markas Besar PBB di New York pada Rabu, 12 Februari 2020.
Agenda pembahasan Dewan Keamanan kali ini fokus terhadap isu mengenai kasus anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata dengan mengangkat tema Security Council Briefing on Children in Armed Conflict.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-bekasi.com dari situs resmi Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan sidang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Kerajaan Belgia Philippe Goffin yang juga sebagai Presiden Dewan Keamanan.
Baca Juga: Erupsi Kembali Terjadi di Gunung Merapi Setelah Status Waspada Ditetapkan Sejak 21 Mei 2018
Pasangan kerajaan Belgia Raja Philippe dan Ratu Mathilde Marie juga hadir dalam agenda tersebut.
Selain itu hadir pula Sekretaris Jenderal PBB, Komisaris untuk Perdamaian dan Keamanan Komisi Uni Afrika, serta Ketua dari organisasi Advisory Board of Watchlist on Children and Armed Conflict (Watchlist) yang bertindak sebagai briefer.
Watchlist hadir sejak tahun 2001 oleh sejumlah kelompok penggiat HAM dan Kemanusiaan. Watchlist didirikan untuk mengendalikan dan menjamin hak anak-anak yang dilibatkan dalam perang.
Baca Juga: Meski Disebut Jadi Sumber Virus Corona, Kelelawar Masih Dikonsumsi di Indonesia
Pada kesempatan tersebut Mahendra Siregar menyoroti laporan yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal PBB tahun 2019, terdapat lebih dari 24.000 pelanggaran berat yang telah dikonfirmasi PBB terhadap anak-anak.
Dari laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa isu pelanggaran hak anak-anak yang terlibat dalam situasi perang masih relevan bagi perdamaian dan keamanan internasional.
Wamenlu menyampaikan 3 poin utama untuk langkah-langkah dalam melindungi dan mempersiapkan anak-anak dengan lebih baik di masa mendatang.
Baca Juga: Hasil Piala AFF 2020: Minim Hasilkan Peluang, PSM Makassar Takluk dengan Skor Tipis
Implementasi Komitmen Internasional Terhadap Perlindungan Anak
Misi perlindungan anak harus terintegrasi dalam seluruh proses perdamaian dengan mengedepankan yang terbaik untuk anak.
“Indonesia berkomitmen dalam mengimplementasikan dasar normatif perlindungan anak dalam semua misi penjaga perdamaian di mana Indonesia turut berkontribusi," tuturnya.
Baca Juga: Disperindag Jabar Tindaklanjuti Perintah Gubernur Terkait Bawang Putih
Upaya Pencegahan hingga Reintegrasi
Mahendra menyebutkan perlu adanya langkah komprehensif perlindungan anak dimulai dari upaya pencegahan hingga reintegrasi berbasis komunitas dan keluarga.
Penguatan Dukungan Sebagai Upaya Perlindungan
Baca Juga: Serahkan Bantuan Hibah Kepemudaan dan Olahraga, Ridwan Kamil: Jadilan Mesin yang Membuat Jabar Juara
Penguatan dukungan sebagai upaya perlindungan anak sangat penting. Langkah ini membutuhkan kerja sama dari semua negara anggota dan organisasi regional untuk mendorong upaya perlindungan.
Mahendra menyebut dengan memastikan anak mendapat hak perlindungan maka kita telah berkontribusi dalam menciptakan perdamaian internasional.***