PR BEKASI - Mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang merundingkan pembelaan di persidangan terkait dugaan kasus korupsinya pada Minggu, 16 Januari 2022.
Selain itu, Benjamin Netanyahu disebut akan mengaku bersalah agar pengurangan dakwaan dan hukuman penjara yang dihasilkan diringankan menjadi layanan masyarakat.
Sebuah sumber dari Israel mengatakan bahwa Benjamin Netanyahu sedang membahas kesepakatan dengan Jaksa Agung Avichai Mandelblit terkait kasus tersebut.
Namun, pembicaraan itu telah berbeda dengan permintaan Netanyahu yang meminta untuk dibebaskan dari hukuman pada klausul 'perbuatan tercela'.
Baca Juga: Ikatan Cinta 17 Januari 2022: Aldebaran dan Angga Laporkan Irvan, Apakah Akan Berhasil Menangkapnya?
Jika di bawah hukum Israel, maka Netanyahu akan dipaksa untuk berhenti dari politik selama bertahun-tahun
Benjamin Netanyahu yang sebelumnya menjabat menjadi PM Israel tersebut telah mengaku bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan korupsi.
Selain itu, ia juga mengaku bahwa tidak bersalah atas tuduhan penyuapan, pelanggaran kepercayaan, dan penipuan dalam tiga kasus yang didakwakan kepadanya pada 2019.
Sementara Kantor Kejaksaan Negeri menolak untuk memberi komentar, seperti yang dilansir Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Senin, 17 Januari 2022.
Baca Juga: Atalia Praratya Beri Sindiran Menohok ke Masyarakat, Bagikan Foto Kondisi Pantai yang Penuh Sampah
Di sisi lain, pengacara Benjamin Netanyahu, membantah semua kesalahan dan menuduh jaksa melakukan perburuan bermotif politik.
Sedangkan Benjamin Netanyahu sendiri sebelumnya telah bersumpah untuk menggulingkan penggantinya yaitu Naftali Bennett.
Namun, semua itu gagal, dan ia juga tak berhasil dalam membentuk pemerintahan baru tahun lalu sebagian karena pihak-pihak menolak untuk bergabung dengan Netanyahu. Dengan alasan bahwa persidangan yang dijalani Benjamin Netanyahu sedang berlangsung.
Dengan masalah hukum di belakangnya, Netanyahu secara teori mungkin dapat mengumpulkan koalisi sayap kanan baru yang luas.
Jika dia dilarang berpolitik, maka anggota sayap kanan koalisi Bennett dapat memilih untuk membentuk pemerintahan baru dengan partai Likud di bawah kepemimpinan baru.
Sebelumnya, gagasan terkait negosiasi pembelaan Benjamin Netanyahu diajukan oleh mantan presiden Mahkamah Agung, Aharon Barak.
Dia mengatakan kepada radio Kan bahwa hal itu akan mengurangi tekanan pada sistem peradilan, yang telah menghabiskan bertahun-tahun membela diri terhadap tuduhan dari loyalis Netanyahu bahwa dia ditolak proses hukumnya.
Sementara dari juru bicara partai konservatif Likud, Netanyahu mengatakan dia tidak tahu tentang negosiasi semacam itu.***