PR BEKASI - Honduras berencana akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel di Tel Aviv ke Yerusalem pada akhir tahun 2020.
Hal ini dikatakan oleh Presiden Honduras, Juan Orlando Hernandez dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada Minggu, 20 September 2020.
“Untuk memperkuat aliansi strategis kami, kami berbicara untuk mengatur pembukaan kedutaan besar di Tegucigalpa dan Yerusalem, masing-masing,” tulis Hernandez di Twitter.
Baca Juga: Polisi Sebut Jelek Waker Diduga Jadi Dalang di Balik Penembakan Pendeta di Intan Jaya Papua
“Kami berharap untuk mengambil langkah bersejarah ini sebelum akhir tahun, selama pandemi memungkinkan,” katanya menambahkan.
Bangsa Amerika Tengah telah memberi isyarat di masa lalu bahwa mereka dapat memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.
Netanyahu mengatakan niatnya adalah untuk membuka dan meresmikan kedutaan mereka sebelum akhir tahun.
Baca Juga: Viral Pengunjung Minta Jasa Layanan Cabul kepada Pekerja Destinasi Wisata, Pria Ini Dikecam Warganet
Israel saat ini tidak memiliki kedutaan besar di Honduras tetapi membuka kantor diplomatik disana bulan lalu.
Diketahui, baru Amerika Serikat (AS) dan Guatemala saja yang telah sepakat untuk memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Pernyataan Honduras tersebut menyusul pengumuman oleh Presiden AS, Donald Trump dan Netanyahu pada bulan ini terkait dengan Kosovo dan Serbia yang juga akan membuka kedutaan besar di Yerusalem.
Baca Juga: Melanggar Protokol Kesehatan, Kapolda Ancam Tutup Restoran dan Perkantoran yang Masih Bandel
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters, kebijakan Honduras tersebut akan menjadi sebuah langkah yang membuat rakyat Palestina semakin marah, khususnya mengenai masalah Yerusalem dan normalisasi hubungan antara beberapa negara Arab dengan Israel.
Status Yerusalem sendiri telah menjadi salah satu masalah paling rumit dalam konflik Palestina-Israel yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Palestina tengah memperjuangkan Yerusalem Timur yang direbut oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967, sebagai calon ibukota negara itu di masa depan.
Baca Juga: Pastikan Perbedaan Antara Covid-19 dan Flu Musiman, Peneliti Ungkap Adanya Perbedaan Urutan Gejala
Israel menganggap semua bagian kota, termasuk wilayah timur yang dianeksasi setelah perang 1967, sebagai ibukotanya.
Pada 6 Desember 2017 lalu, Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS, dan memerintahkan perencanaan pemindahan Kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
14 dari 15 anggota Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan mengecam keputusan Trump tersebut.
Baca Juga: IKA UPI Desak Nadiem Makarim Jadikan Sejarah Mapel Wajib di Seluruh Jenjang Pendidikan Menengah
Mereka mengatakan keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB dan hukum internasional, tetapi Dewan Keamanan tak dapat menerbitkan keputusan tanpa sokongan dari Amerika Serikat.
Kemudian, Selasa lalu, UEA dan Bahrain menandatangani perjanjian di Washington untuk membangun hubungan formal dengan Israel, sebuah langkah yang ditempa sebagian karena ketakutan bersama terhadap Iran tetapi dapat membuat Palestina semakin terisolasi.
Trump menjadi tuan rumah upacara Gedung Putih, yang ditutup sebulan ketika UEA dan kemudian Bahrain setuju untuk membalikkan beberapa dekade niat buruk tanpa penyelesaian sengketa Israel dengan Palestina.***