Network
PR BEKASI – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyerukan pembebasan tahanan dan pemulihan demokrasi di Myanmar setelah kelompok junta militer melakukan kudeta yang memicu gelombang kecaman internasional.
Junta militer Myanmar melaksanakan kudeta pada Senin, 1 Februari 2021 dengan menahan Aung San Suu Kyi bersama dengan anggota senior lainnya dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memerintah lagi setelah menang telak dalam pemilihan November 2020 lalu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk penahanan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin politik lainnya dan menyatakan keprihatinan yang besar atas pengalihan kekuasaan kepada junta militer.
Baca Juga: BMKG: Selama Januari 2021, Hampir Setiap Hari Wilayah Indonesia Diguncang Gempa
Hal tersebut dikatakan oleh juru bicara Guterres, Stephane Dujarric yang menyatakan Dewan Keamanan PBB akan bertemu untuk membahas perkembangan terbaru di Myanmar pada, Selasa, 2 Februari 2021.
"Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera.
Pemilu pada November 2020 lalu memberikan mandat yang kuat kepada partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi, pernyataan itu menambahkan.
Baca Juga: Curhati Jokowi Terkait Masalah yang Menimpanya, Raffi Ahmad: Pak Jokowi Rendah Hati Banget
"Sekretaris Jenderal mendesak pimpinan militer untuk menghormati keinginan rakyat Myanmar dan mematuhi norma-norma demokrasi, dengan setiap perbedaan diselesaikan melalui dialog damai," kata Stephane Dujarric.
