Network
PR BEKASI - Sejumlah negara menentang keras kudeta politik yang tengah terjadi di Myanmar. Bahkan hingga menilai bahwa potensinya akan semakin memburuk.
Kondisi tersebut membuat sejumlah negara was-was dengan keamanan warganya yang berada di Myanmar.
Amerika Serikat (AS) juga menyoroti dan menanggapi peristiwa kudeta politik di Myanmar.
Presiden AS, Joe Biden mengancam akan memberlakukan lagi sanksi untuk Myanmar jika Militer Myanmar tak segera menghentikan kudetanya.
Baca Juga: Perhatikan Kondisi WNI di Myanmar, Kemlu RI Imbau Tetap Waspada dan Hindari Keluar Rumah
"Kudeta tersebut adalah serangan terang-terangan terhadap transisi Myanmar menuju negara yang demokratis serta hukum yang berlaku," kata Joe Biden, dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Selasa, 2 Februari 2021.
Sebelumnya, AS sempat menerapkan berbagai sanksi ke Myanmar, mulai dari sanksi personal hingga sanksi ekonomi.
Dikabarkan bahwa pada tahun 1997 silam, AS melarang adanya investasi baru di Myanmar.
Baca Juga: Tak Bisa Penuhi Kebutuhan Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Israel Akan Kirim 5.000 Dosis ke Palestina
Contoh lain yakni pada tahun 2012, AS memberi sanksi terhadap figur-figur yang mengancam kedamaian, keamanan, serta stabilitas Myanmar.
Sanksi-sanksi tersebut berlangsung selama belasan tahun. Tahun 1997 adalah tahun pertama AS memberlakukan sanksi ke Myanmar.
Sejak saat itu, sanksi-sanksi baru terus bertambah hingga akhirnya Amerika memutuskan untuk mulai melonggarkannya secara kasus per kasus mulai 2016.
Baca Juga: Meresahkan Warga, Kepolisian China Berhasil Bekuk Jaringan Pengedar Vaksin Covid-19 Palsu
Pertimbangan AS memberikan pelonggaran, Myanmar sudah menunjukkan niat transisi ke pemerintahan yang lebih demokratis.
Namun, jika niat itu berbalik seperti semula, maka sanksi berat akan diberikan lagi. Sanksi yang tersisa di Myanmar, sejauh ini, adalah sanksi personal kepada Jenderal Min Aung Hlaing beserta ketiga bawahannya yang terlibat dalam kudeta saat ini.
Biden tidak hanya mengancam akan memberlakukan sanksi-sanksi itu. Ia juga mengajak berbagai negara untuk bersama-sama mengecam kudeta yang ada.
Baca Juga: Moeldoko Sebut Tudingan terhadapnya Jangan Dikaitkan dengan Istana, Rachlan Nashidik Buka Suara
Hal itu kontras dengan gaya pendahulunya, mantan Presiden AS Donald Trump, yang lebih senang jalan sendiri.
"Komunitas internasional harus bersatu, menjadi satu suara untuk menekan militer Myanmar agar segera melepas pemerintahan yang baru saja mereka rebut, untuk melepas aktivis serta pejabat yang mereka tahan," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa AS menghaous sanksi untuk beberapa tahun terhadap Myanmar.
Baca Juga: Heran Isu Kudeta Partai Demokrat Malah Dikaitkan dengan Jokowi, Guntur Romli: Ini Pansos atau Licik?
"Amerika menghapus sanksi ke Myanmar dalam beberapa tahun terakhir berdasarkan perkembangannya menuju demokrasi," kata Biden.
"Apa yang terjadi sekarang adalah kebalikannya sehingga diperlukan lagi kajian pemberian sanksi dan aksi yang perlu dilakukan," kata Biden, menegaskan.
Menanggapi pernyataan Biden, analis beranggapan bahwa pengaruh AS tidak akan seberapa besar. Dengan kata lain, daya tawar Amerika kecil.
Baca Juga: Muslim Rohingya Rayakan Penahanan Aung San Suu Kyi dengan Suka Cita
Hal itu disebabkan eh para pejabat militer Myanmar tak tampak memiliki niatan untuk pergi ataupun berbisnis dengan AS.
"Jadi, kecil kemungkinan ancaman Joe Biden itu akan memberikan dampak langsung ke para jenderal di Myanmar," kata Greg Poling dan Simon Hudes, analis dari Center for Strategic and Intenational Studies, saol kudeta Myanmar.***
