Network
PR BEKASI – Dewan Keamanan PBB diminta untuk segera mengambil tindakan terhadap junta militer Myanmar yang berkuasa setelah melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang demokratis.
Hal tersebut diminta oleh Utusan khusus PBB untuk Myanmar setelah tewasnya beberapa pengunjuk rasa yang terus menentang pasukan keamanan dalam demonstrasi menentang kudeta bulan lalu.
Negara yang sebelumnya bernama Burma tersebut diketahui telah jatuh ke dalam kekacauan sejak junta militer menggulingkan dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Pemerintahan Myanmar semakin lumpuh setelah munculnya aksi protes dan pemogokan harian yang telah mencekik sektor bisnis.
Baca Juga: KLB Demokrat Turunkan Martabat Moeldoko, Rocky Gerung: AHY Justru Lebih Dewasa dalam Berpolitik
Baca Juga: Moeldoko Akhirnya 'Kuasai' Demokrat, Pangi Syarwi: Beliau Sosok Bermoral? Yang Ada Partai Rusak
Sampai artikel ini dibuat, PBB mencatat sudah lebih dari 50 pengunjuk rasa yang telah tewas oleh aparat bersenjata Myanmar.
Para pengunjuk rasa tersebut menuntut junta militer membebaskan Aung Saan Suu Kyi beserta pemimpin Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) lainnya sebagai pimpinan yang sah.
Mereka juga meminta junta militer menghormati hasil pemilihan umum pada November 2020 lalu yang dimenangkan oleh NLD dengan hasil yang adil tanpa kecurangan.
"Berapa banyak korban lagi yang bisa melayang bila kita membiarkan junta militer Myanmar lolos?" kata Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters.
Baca Juga: Gubernur Jabar Akan Berikan Rumah dan Kendaraan untuk Pahlawan Covid-19, Berikut Syaratnya
Dirinya mengatakan hal tersebut pada pertemuan tertutup dengan 15 anggota Dewan Keamanan PBB pada Jumat, 5 Maret 2021 menurut salinan pernyataannya.
“Sangat penting bahwa dewan ini tegas dan koheren dalam memberi tahu pasukan keamanan dan berdiri teguh dengan rakyat Myanmar untuk mendukung hasil pemilu November yang jelas,” Katanya.
Menanggapi hal tersebut, seorang juru bicara junta militer tidak menjawab panggilan untuk meminta berkomentar.
Junta militer mengatakan pihaknya telah menahan diri dalam menghentikan unjuk rasa yang terjadi di seantero Myanmar, tetapi mengatakan tidak akan membiarkan mereka mengancam stabilitas negara.
Baca Juga: Tersingkir di Super 300 Swiss Open 2021, Shesar Hiren Rhustavito Petik Pelajaran Penting
Pada Sabtu, 6 Maret 2021 di kota selatan Dawei, pengunjuk rasa meneriakkan "Demokrasi adalah tujuan kami" dan "Revolusi harus menang". Pengunjuk rasa juga berkumpul di kota terbesar, Yangon.
Ratusan ribu orang turun ke jalan berkali-kali, bersumpah untuk melanjutkan aksi di negara yang menghabiskan hampir setengah abad di bawah kekuasaan militer hingga reformasi demokrasi pada tahun 2011 yang terputus oleh kudeta.
“Harapan politik mulai bersinar. Kami tidak bisa kehilangan momentum revolusi,” tulis salah satu pemimpin protes, Ei Thinzar Maung, di Facebook.
“Mereka yang berani bertarung akan mendapatkan kemenangan. Kami pantas mendapatkan kemenangan," tambah dirinya.***
