Network
PR BEKASI - Bentrokan antara sipil dan pemerintahan militer Myanmar pada Rabu, 3 Maret 2021 kemarin dianggap menjadi hari paling berdarah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sejak terjadi kudeta pada 1 Februari 2021 oleh militer kepada kepemimpinan sipil terpilih dalam pemilu November 2020 lalu, korban yang berjatuhan dari demonstrasi rakyat Myanmar yang turun ke jalan setiap hari, dianggap sangat fatal terjadi di hari rabu kemarin dengan tewasnya 38 orang.
Tekanan internasional terhadap junta militer Myanmar berdatangan dari Barat yang mengancam sanksi untuk para Jenderal militer Myanmar, Inggris sendiri dikabarkan mendesak dilakukannya pertemuan Dewan keamanan PBB pada hari Jumat mendatang usai kejadian Rabu kemarin.
Sementara Amerika Serikat yang sebelumnya menyatakan kegeramannya atas insiden kudeta di Myanmar kini sedang mempertimbangkan pengambilan tindakan lebih lanjut.
Baca Juga: Said Aqil Diamanahi Jadi Komisaris Utama PT KAI, BUMN: Kita Butuh Tokoh Umat
Baca Juga: 2 Kasus Pertama Covid-19 B117-UK di Karawang Sembuh, Satgas: Masyarakat Diharap Tidak Panik
Sorotan dari negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga berlanjut pada upaya berkontribusi menyelesaikan dan membantu stabilitas politik, serta ajakan dialog antara pimpinan negara yang kini ditangkap Aung San Suu Kyi dengan pihak junta militer Myanmar.
Pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) dari seluruh anggota ASEAN seperti Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Malaysia, Brunei, dan Vietnam, bahkan Menlu yang ditunjuk pihak junta militer Myanmar dilakukan pada hari Rabu kemarin.
Meski mendapat kecaman dan tekanan dari pihak internasional, pemerintah militer tampak terus meningkatkan kekuatan dalam menekan para demonstran.
