Network
PR BEKASI – Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan China belakangan ini kian memburuk. Hal itu diperparah dengan klaim pihak AS yang melabeli beberapa perusahaan asal China sebagai ancaman keamanan nasional.
Hal ktu diketahui melalui Biro keselamatan publik dan keamanan dalam negeri komisi komunikasi federal (AS) merilis daftar ancaman itu.
“Merilis daftar peralatan dan layanan komunikasi yang telah dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional,” kata FCC dalam sebuah pernyataan.
“Daftar itu mencakup lima perusahaan China yang memproduksi peralatan dan layanan telekomunikasi,” sambung pernyataan itu.
Baca Juga: Hamil Anak Kedua, Paula Verhoeven Sewa Satu Bioskop untuk Kejutkan Baim Wong
Perusahaan yang dimaksud tersebut termasuk China Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology, dan Dahua Technology.
Presiden Joe Biden pun mungkin akan melanjutkan sikap garis keras pendahulunya, Donald Trump melawan dominasi teknologi yang berkembang di China.
“Daftar ini adalah langkah besar untuk memperbarui kepercayaan dalam jaringan komunikasi kami,” ujar FCC, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Times of India.
“Daftar ini memberikan panduan yang berarti akan memastikan bahwa jaringan generasi mendatang dibangun di seluruh negeri,” sambung Ketua FCC Jessica Rosenworcel dalam pernyataan itu.
Baca Juga: Beberapa Hari setelah Kirim Permintaan Maaf, Siswa SMA di Malaysia Meninggal Dunia dalam Kecelakaan
Lebih lanjut, AS pun menginginkan untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu dengan menggunakan alat atau layanan yang menimbulkan ancaman keamanan nasional.
Hal ini tentunya demi keamanan dan juga keselamatan orang Amerika Serikat di masa yang akan datang.
Menurut South China Morning Post (SCMP), penunjukan itu muncul di atas sejumlah langkah yang dilakukan AS terhadap Huawei saat pemerintahan Donald Trump.
Bahkan, AS menyiapkan dana hingga 1,9 miliar untuk membayar operator guna merobek dan mengganti peralatan Huawei dan ZTE dari jaringan AS.
Pada briefing awal bulan ini, melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price, pemerintah AS ikut prihatin tentang hal tersebut.
“Prihatin tentang bahaya memasang jaringan dengan peralatan yang dapat dimanipulasi, diganggu, dan bahkan dikendalikan oleh Republik Rakyat China,” katanya.
“Yang seperti kita ketahui, tentu saja, tidak memperhatikan hak asasi manusia atau privasi,” sambungnya.
Awal bulan ini, seorang pejabat AS mengatakan bahwa pemerintahan Joe Biden diperkirakan akan membentuk satuan tugas.
Yakni untuk menangani gangguan dunia maya terkait hubungan AS dan China yang terus memanas.
Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional (NCSC) memperingatkan bahwa upaya balasan yang dilakukan China atas AS telah meningkat.
Baca Juga: Diserang Hama Secara Masif, Para Petani di Sumba NTT Terancam Gagal Panen
Terutama untuk mendapatkan data kesehatan AS, terlebih DNA, melalui peretasan telah meningkat selama pandemic Covid-19.
NCSC menuliskan bahwa data kesehatan yang dimiliki AS adalah target yang menarik bagi pemerintah China.
Karena keragaman populasinya dan karena perlindungan negara yang relatif lemah untuk data pribadi.
Di bawah pemerintahan Trump, hubungan antara kedua negara telah memburuk karena masalah seperti pelanggaran HAM di Xinjiang.
Ditambah pelanggaran terhadap status khusus Hong Kong, tuduhan praktik perdagangan yang tidak adil oleh Beijing.
Serta kurangnya transparansi mengenai pandemi dan agresi militer China di Hong Kong.***
