Network
PR BEKASI – Partai-partai politik di Palestina terus berjuang melawan serangan militer pendudukan Israel.
Salah satu partai politik Palestina tersebut adalah Front Populer Untuk Pembebasan Palestina (PFLP).
Berbeda dengan Hamas yang berhaluan Islam dan Fatah yang berhaluan nasionalis, PFLP justru berhaluan Komunis.
PFLP diketahui dibentuk pada 1967 lalu George Habsah yang diketahui seorang tokoh Palestina berhaluan komunis.
Baca Juga: Pengamat Sebut Masalah Konflik Palestina-Israel Ada pada Kedua Pemimpin Negara
Partai politik berhaluan komunis ini menjadi partai terbesar kedua dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Pada 1969, PFLP menyatakan diri sebagai organisasi yang berhaluan komunis, tetapi tetap mengadopsi nilai-nilai dan ideologi Nasionalisme Arab dan juga Nasionalisme Palestina sebagai tujuan organisasi.
Partai tersebut dibentuk untuk melawan penjajahan atau anti-imperialisme, dan juga AntZionisme.
Mereka juga tidak mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat, mereka menentang negosiasi dengan pemerintah Israel, dan mendukung solusi satu negara untuk konflik Israel-Palestina.
PFLP juga memiliki sebuah sayap paramiliter yang bernama Brigade Abu Ali Mustapha yang juga ikut bertempur bersama Hamas dan Fatah melawan Israel.
Partai ini diketahui memiliki ribuan aktivis aktif atau pasif di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dan beberapa ratus di balik jeruji besi di penjara Israel.
Seperti halnya organisasi komunis di seluruh dunia, PFLP juga memiliki jaringan dengan negara komunis, terutama Uni Soviet dan China.
Namun, PFLP juga membangun jaringan dengan organisasi sayap kiri lainnya di seluruh dunia, seperti Tentara Merah Jepang dan Baader-Meinhof di Jerman.
Selain PFLP, terdapat beberapa partai Palestina berhaluan komunis lainnya yang mempunyai massa lebih kecil yaitu Partai Rakyat Palestina (PPP) serta Partai Komunis Palestina (PCP)
Tak hanya di Palestina, ternyata partai berhaluan komunis di Israel pun juga turut memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Partai Komunis Israel atau yang dalam Bahasa Ibrani disebut dengan Maki bahkan sempat mengutuk kebijakan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang saat itu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Keputusan tersebut serangan terang-terangan merupakan pukulan yang signifikan terhadap persyaratan perdamaian yang adil berdasarkan resolusi PBB," kata Maki, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs resmi Maki.
Maki juga diketahui dikucilkan oleh partai-partai lain di Israel karena mereka menentang zionisme dan mengkritik insiden Perang Lima Hari pada 1965 yang membuat Yerusalem jatuh ke pendudukan Israel.
Saat ini, Maki bergabung bersama koalisi politik Hadash yang terdiri dari gabungan partai sayap kiri dan partai mayoritas Arab di Israel.***
