Network
PR BEKASI - Kondisi kudeta Myanmar masih menjadi perhatian publik hingga saat ini.
Krisis Myanmar tersebut juga menjadi salah satu pesan pertama Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang kembali terpilih pada Jumat, 18 Juni 2021 kemarin.
Antonio Guterress mengkhawatirkan kondisi yang terus berlanjut di Myanmar tersebut.
Selanjutnya, ia meminta Majelis Umum PBB untuk segera merespon krisis di Myanmar sebelum berkembang terlalu parah.
Baca Juga: Kiper Myanmar Minta Suaka Usai Beri ‘Salam Tiga Jari’ Saat Kualifikasi Piala Dunia 2021
"Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi hal yang normal. Tidak bisa diterima," kata Antonio Guterres, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Sabtu, 19 Juni 2021.
Pernyataan Guterres bertepatan dengan rencana Majelis Umum PBB untuk menghentikan perdagangan senjata ke Myanmar serta meminta junta militer menghormati hasil pemilu 2020.
Sebagaimana diketahui, krisis di Myanmar bermula dari tuduhan partai Aung San Suu Kyi bermain curang di pemilu oleh junta militer.
Resolusi itu juga akan meminta Myanmar untuk mematuhi lima poin konsensus yang ditetapkan pada KTT ASEAN beberapa pekan lalu.
Baca Juga: Kudeta Myanmar Belum Usai, PBB Laporkan 100 Ribu Warga Myanmar Mengungsi
Sebab, Panglima Junta Militer Min Aung Hlaing tidak menunjukkan niatan untuk mematuhi konsensus yang ia anggap sebagai masukan tersebut.
Per berita ini ditulis, belum diketahui apakah Majelis Umum PBB akan mengadakan voting untuk resolusi tersebut atau akan mengadopsinya sebagai konsensus.
Menurut sejumlah diplomat, langkah embargo mendapat dukungan mayoritas 193 anggota Majelis Umum PBB sehingga diyakini akan lolos dengan mudah jika voting digelar.
Guterres berkata, langkah apapun yang akan diambil Majelis Umum akan penting. Guterres berkata, apa yang ia harapkan adalah pesan yang jelas soal krisis Myanmar.
Baca Juga: Menlu Indonesia Desak ASEAN Segera Kirim Utusan ke Myanmar
"Saya berharap Majelis Umum PBB mampu mengirimkan pesan yang jelas," katanya soal krisis Myanmar yang sudah memakan 800 lebih korban jiwa plus memenjarakan ribuan orang.
Secara hukum, resolusi dari Majelis Umum PBB tidak memiliki kekuatan hukum. Walau begitu, resolusi itu akan memiliki beban politis yang kuat.
Selain itu, untuk resolusi majelis umum, tidak ada negara dengan hak veto.
Situasi tidak adanya hak veto memberi kemungkinan resolusi akan lebih mudah gol di Majelis Umum PBB. Di Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan 15 negara, resolusi terkait krisis Myanmar terhalang veto Rusia dan China.
China mengatakan situasi di Myanmar sebagai isu internal dan bukan tempat DK PBB untuk intervensi.
Namun, PBB belum menjelaskan rencana yang akan dilakukan pihaknya untuk membabtu mengakhiri krisis Myanmar tersebut.***
