Network
PR BEKASI - Kelompok muslim di Indonesia dan organisasi non-pemerintah (LSM) telah menolak tawaran Israel untuk memperbaiki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Selain itu, kelompok muslim Indonesia juga menolak Israel untuk membangun hubungan dengan negara mayoritas Muslim lainnya.
Kelompok muslim Indonesia menegaskan bahwa UUD 1945 Indonesia menolak segala bentuk penjajahan.
Sudarnoto Abdul Hakim selaku direktur Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa Israel berusaha memecah kekuatan negara-negara pendukung Palestina, khususnya di Asia Tenggara.
Baca Juga: Palestina Beri Peringatan pada Israel Atas Penundaan Pembatasan di Daerah yang Dikuasai Hamas
Dia juga mengatakan bahwa bagi Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina adalah amanat UUD 1945.
"Jadi sangat kecil kemungkinan Indonesia akan mengubah pandangannya dan mengikuti ajakan Israel," kata Sudarnoto, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com melalui Daily Sabah, Kamis, 24 Juni 2021.
Kamis lalu, Sagi Karni selaku Duta Besar Israel untuk Singapura mengatakan bahwa kritik dari para pemimpin tiga negara tersebut tidak jujur dan mengabaikan sifat sebenarnya dari konflik.
Dengan pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa antara Israel dan kelompok Hamas dan bukan termasuk rakyat Palestina.
Baca Juga: Perintah Sudah Turun, Israel Siap Robohkan 20 Rumah Warga Palestina
Menanggapi pernyataan tersebut, Sudarnoto menyebut narasi yang dikembangkan oleh Israel adalah sebagai upaya untuk melokalisasi masalah Palestina.
"Seolah-olah masalah itu hanya masalah hubungan antara Israel dan Hamas, padahal mereka terus menduduki Palestina," ujar Sudarnoto.
“Memang tiga negara muslim di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, termasuk negara yang tidak pernah mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” ujarnya
Dia juga menyebut bahwa pernyataan Karni sebagai bentuk pengalihan naratif yang sangat menyesatkan.
Baca Juga: Hamas Minta Israel Transfer Sebanyak Rp400 Miliar dari Qatar ke Jalur Gaza
Sudarnoto juga mengatakan bahwa pernyataan itu menutupi fakta sejarah tentang pencaplokan, penggusuran, dan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.
"Masalah utamanya adalah pendudukan dan imperialisme Israel. Ini bukan konflik antara Hamas dan Israel," katanya.
Mengenai Perdana Menteri Israel yang baru, Sudarnoto mengatakan bahwa dewan akan tetap teguh dalam situasi ini dan hanya akan memperkuat pendiriannya dalam membela Palestina.
Sementara itu, Muhendri Muchtar selaku ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), mengatakan bahwa tidak ada kesalahpahaman tentang sikap Indonesia untuk mendukung Palestina.
Muchtar juga mengatakan bahwa Karni mencoba memutarbalikkan fakta tentang situasi di Palestina.
"Dari sudut pandang kemanusiaan, setiap manusia tidak akan setuju dengan kolonialisme," kata Muchtar.
Muchtar juga menolak pernyataan yang mengatakan bahwa Israel hanya memerangi Hamas, bukan Palestina.
"Jika yang terjadi di Palestina adalah perang Israel melawan Hamas, mengapa faksi-faksi perlawanan lainnya, termasuk Fatah, yang melakukan pembalasan?," katanya, menambahkan.
Baca Juga: PM Israel Naftali Bennett Beri Peringatan Kepada Hamas, Kesabarannya Telah Habis
Sedangkan, Agung Nurwijoyo selaku pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa membuka hubungan diplomatik dengan Israel bukanlah prioritas kebijakan luar negeri Indonesia saat ini.
"Kami juga belajar dari normalisasi hubungan Israel dengan negara-negara Arab baru-baru ini bahwa itu bukan jaminan perdamaian," kata Nurwijoyo kepada media AA.
Dia mengatakan Israel berusaha menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia karena pengakuan kedaulatan Israel oleh negara-negara mayoritas Muslim akan menambah legitimasi klaim Tel Aviv.
"Pembukaan hubungan diplomatik merupakan pintu masuk bagi kerjasama formal yang lebih luas antara Indonesia dan Israel, termasuk perdagangan, investasi dan pertahanan," ucapnya.
Dia juga mengatakan bahwa negara perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk membuat peta jalan perdamaian, dimulai dengan penyatuan Palestina, khususnya antara Hamas dan Fatah.
Nurwijoyo mengatakan Indonesia juga harus tetap konsisten dalam mengambil langkah-langkah konkrit untuk Palestina, terutama untuk peningkatan kapasitas masyarakat Palestina yang terus dilakukan selama ini.***
