Network
PR BEKASI – Menteri Pendidikan Polandia, Przemysław Czarnek menyatakan dukungannya terhadap Undang-Undang (UU) Anti-LGBT yang digagas oleh Hungaria.
Hal tersebut ia tetap lakukan meskipun mendapat kecaman dari 17 kepala negara Uni Eropa.
Dalam UU tersebut berisi bahwa sekolah di Hungaria dilarang keras menyebarkan materi pelajaran yang dianggap mempromosikan homoseksualitas.
“Hukum ini menyatakan bahwa pelajaran sekolah yang membahas soal pertanyaan-pertanyaan mengenai seksualitas tak boleh mempromosikan ide perubahan gender atau homoseksualitas,” kata Czarnek, seperti dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Reuters, Selasa 29 Juni 2021.
Baca Juga: Rampungkan Isolasi Mandiri Covid-19, Sergio Busquets Jaga Peluang Perkuat Spanyol Kontra Polandia
Bahkan dirinya mengatakan bahwa Polandia harus mencontoh UU tersebut untuk diterapkan di negaranya.
“Kita harus mencontoh peraturan-peraturan ini di tanah Polandia secara keseluruhan!” lanjutnya.
Sebelumnya, Czarnek telah dikenal sebagai orang yang berpandangan kontroversial terhadap hak-hak LGBT dan sejarah kaum Yahudi Polandia.
Pada pekan lalu, dirinya mendapatkan kritis habis-habisan oleh pihak oposisi usai komentar pedasnya terhadap Parade Kesetaraan LGBT di Warsawa pada Sabtu 26 Juni 2021 lalu.
Baca Juga: Pemimpin Negara Lagi-lagi Jadi Korban, Kini Giliran Presiden Polandia Positif Covid-19
Czarnek secara terang-terangan mempertanyakan apakah hal yang dilakukan oleh para peserta pawai itu 'normal'.
“Orang-orang ini turun ke jalan, menghina Katolik secara vulgar, bertindak secara tak senonoh, dan itu seharusnya disebut baik-baik saja?” ucap Czarnek mempertanyakan.
Sementara itu, saat ini pemerintahan nasionalis Polandia tengah merancang UU yang akan melarang pasangan sesama jenis untuk mengadopsi anak, bahkan sebagai orang tua tunggal.
“Sementara kita menghormati hak-hak orang dengan orientasi seksual yang berbeda," kata Kementerian Kehakiman Polandia.
"Yang harus selalu diingat adalah nilai yang terpenting, yakni kepentingan sang anak di dalam kelompok masyarakat manapun,” kata Kementerian Kehakiman Polandia, menambahkan.***
