Network
PR BEKASI - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengaku siap memberikan Taliban uang ratusan juta poundsterling atau triliunan rupiah.
Kendati demikian, penawaran ini berlaku dengan serangkaian syarat kepada Taliban.
Salah satu syarat tersebut adalah memberikan anak-anak perempuan untuk memperoleh hak pendidikan.
Baca Juga: Taliban Dilaporkan Bunuh Anak-anak dan Buru Perempuan Usia 12 Tahun sebagai 'Rampasan Perang'
Tawaran ini diungkapkan Boris Johnson atas nama G7 (Group of Seven) pada Selasa, 24 Agustus 2021 malam kemarin.
G7 adalah organisasi antarpemerintah yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju dan masyarakat terbuka.
Adapun anggota G7 ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang.
Menurut Boris Johnson, tawaran ini dilakukan agar Afghanistan di bawah kuasa Taliban tidak berkembang menjadi negara teror dan menindak perdagangan heroin.
Baca Juga: Foto Terakhir Jurnalis Inggris Sebelum Tewas Beredar, Diduga Taliban Mutilasi Jenazahnya
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Daily Mail pada Rabu, 25 Agustus 2021, International Monetary Fund sudah menyiapkan 330 miliar poundsterling atau Rp6 ribu triliun untuk Afghanistan.
"Hari ini G7 menyetujui untuk membuat penawaran dengan Taliban. Uang ini akan dicairkan jika digunakan untuk keperluan rakyat Afghanistan," tutur Boris Johnson.
Uang ini dialokasikan oleh G7 untuk Taliban dengan sejumlah persyaratan, seperti pendidikan untuk anak-anak perempuan.
"Anak-anak perempuan harus mendapatkan hak pendidikan hingga usia 18 tahun," tuturnya.
Baca Juga: Amerika Gemetar, Takut Al-Qaeda Bangkit Usai Taliban Sukses Ambil Alih Pemerintahan Afghanistan
Sekretaris Jenderal UN dan Nato menegaskan, besaran uang ini diberikan untuk memberikan kontribusi kepada kemanusiaan dan hak-hak perempuan agar dihormati.
"Dengan tawaran ini, kami bisa menilai sikap mereka terhadap perempuan dan minoritas, bukan janji semata," ucapnya.
Selain itu, penawaran ini juga sebagai jaminan kepada warga sipil yang ingin meninggalkan Afghanistan setelah pasukan Barat ditarik pada 31 Agustus 2021 mendatang.
"Tapi, syarat utama kami adalah keselamatan warga yang ingin meninggalkan Afghanistan," ujarnya.***
