Network
PR BEKASI - Di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, China kerap menjadi perhatian publik.
China dinilai tengah melakukan Perubahan pesat terhadap kebijakan negaranya.
Baru-baru ini, China menggegerkan publik dunia dengan inofasi teknologi dan ekonominya.
Dorongan China untuk "kemakmuran bersama", karena Presiden Xi Jinping bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan di ekonomi terbesar kedua di dunia.
Baca Juga: China Kecam Upaya Politisasi AS Sebelum Laporan Asal-Usul Covid-19 Dirilis
Hal itu tidak berarti "membunuh orang kaya untuk membantu orang miskin", kata seorang pejabat Partai Komunis yang berkuasa, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Kamis, 26 Agustus 2021.
China juga harus "berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam jebakan welfarisme", Han Wenxiu, seorang pejabat di komisi urusan keuangan dan ekonomi pusat, mengatakan pada sebuah pengarahan di Beijing.
Mereka yang "menjadi kaya terlebih dahulu" harus membantu mereka yang berada di belakang, tetapi kerja keras harus didorong, katanya.
"Kami tidak bisa menunggu bantuan, mengandalkan bantuan orang lain, atau meminta bantuan. Kami tidak bisa mendukung layabouts."
Baca Juga: Kamala Harris Tuduh China Lakukan Intimidasi untuk Klaim Seluruh Laut Natuna Utara
China telah mengatakan akan melindungi pendapatan legal tetapi "secara rasional menyesuaikan pendapatan yang terlalu tinggi", menurut pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Xi awal bulan ini. Kelompok dan perusahaan berpenghasilan tinggi juga didorong untuk berkontribusi lebih banyak kepada masyarakat.
Pemberian amal harus diberi insentif melalui kebijakan perpajakan dan dapat meningkatkan "struktur distribusi", kata Han. Sumbangan "tidak wajib", tambahnya.
Pergeseran kebijakan terjadi di tengah meningkatnya pengawasan dan tindakan keras terhadap peraturan yang diarahkan pada bisnis besar, terutama perusahaan teknologi raksasa China.
Investor percaya perubahan besar sedang berlangsung di China karena pemerintah secara agresif mengejar reformasi yang bertujuan untuk mengurangi tekanan biaya hidup dengan mengorbankan bisnis.
Kebijakan baru-baru ini untuk memperbaiki dan mengatur platform Internet ditujukan untuk penyimpangan dan perilaku ilegal, dan "sama sekali" tidak ditujukan untuk perusahaan swasta atau perusahaan asing, tegas Han.***
