Network
PR BEKASI – Sebuah kudeta militer dilaporkan terjadi Guinea, negara yang terletak di kawasan Afrika Barat pada Minggu, 5 September 2021.
Peristiwa tersebut pertama kali diketahui dalam sebuah foto yang diunggah di media sosial yang memperlihatkan Presiden Guinea, Alpha Conde dikelilingi oleh tentara di tempat yang tidak jelas keberadaannya.
Selang berapa lama, pasukan khusus Guinea menyerang Istana Kepresidenan di ibu kota Conakry dengan tembakkan senjata api.
Baca Juga: Taliban Taklukan Istana Presiden Afghanistan, Profesor Monash Australia Bandingkan Kudeta pada Masa Orde Baru
Kolonel Mamadi Doumbouya, pemimpin pasukan khusus tersebut menyatakan kemenangannya dan telah mengumumkan jam malam nasional sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Mereka juga melaporkan telah melakukan pergantian gubernur regional oleh militer, hanya beberapa jam setelah mereka mengatakan telah membubarkan konstitusi dan pemerintah.
Doumbuya mengaku terpaksa melakukan kudeta karena dirinya ingin menyelamatkan negara dan masyarakat Guinea dari politik kotor.
Baca Juga: Kudeta Myanmar Belum Usai, PBB Laporkan 100 Ribu Warga Myanmar Mengungsi
“Tugas seorang tentara adalah menyelamatkan negara. Kami tidak akan lagi mempercayakan politik kepada satu orang, kami akan mempercayakannya kepada rakyat,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera pada Senin, 6 September 2021.
Namun, di lain sisi Kementerian Pertahanan Guinea mengatakan serangan oleh pasukan khusus yang memberontak di istana kepresidenan telah berhasil dihalau.
"Pengawal presiden, didukung oleh pasukan pertahanan dan keamanan yang loyal dan republik, mengatasi ancaman dan mengusir kelompok penyerang," katanya dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Para Selebritas Myanmar Ditahan, Dianggap Sebagai Penentang Kudeta
“Operasi keamanan dan penyisiran terus memulihkan ketertiban dan perdamaian,” tambah pernyataan itu
Tetapi tidak sepenuhnya jelas pada Minggu malam siapa yang memegang kekuasaan di Guinea saat ini.
Kudeta tersebut diduga terjadi lantaran Alpha Conde berhasil dilantik menjadi Presiden Guinea untuk 3 periode pada Oktober 2021 lalu.
Baca Juga: Salim Said Sebut SBY yang Pertama Kali Kudeta Demokrat, AHY: Hanya Dagelan dan Tidak Masuk Akal
Dirinya boleh kembali mengikuti pemilihan umum setelah merubah konstitusi pada Maret 2020 yang memungkinkan dia untuk menghindari batas dua masa jabatan negara, yang mana telah memicu protes warga Guinea.
Peristiwa tersebut menarik perhatian dan kecaman dari pengamat regional dan internasional, termasuk Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres.
Dia mengatakan mengutuk keras kudeta militer tersebut dan menyerukan pembebasan segera Presiden Alpha Conde.
Baca Juga: Saat Pasukan Etnis Bersatu Lawan Kudeta, Perang Kembali Terjadi di Perbatasan Myanmar
Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengancam akan menjatuhkan sanksi pada Guinea, sementara Uni Afrika mengatakan akan segera melakukan pertemuan darurat dan mengambil langkah-langkah yang tepat.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan kekerasan dan tindakan ekstra-konstitusional hanya akan mengikis prospek Guinea untuk perdamaian, stabilitas dan kemakmuran.
"Tindakan ini dapat membatasi kemampuan Amerika Serikat dan mitra internasional Guinea lainnya untuk mendukung negara itu saat menavigasi jalan menuju persatuan nasional dan masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Guinea,” katanya.
