Network
PR BEKASI - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis studi yang mengungkap bahwa sebanyak 38 juta warga Afghanistan rentan mengalami kemiskinan di bawah kekuasaan Taliban.
Studi tersebut dirilis oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) pada bulan September 2021 ini.
Menurut laporan tersebut, ekonomi Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban bergantung pada bantuan internasional.
Sebagaimana diketahui, Taliban mengambil alih kekuasaan pemerintah Afghanistan pada tanggal 15 Agustus 2021 lalu.
Baca Juga: Sebulan Berkuasa di Afghanistan, Taliban Rahasiakan Kematian Dua Orang Petingginya ke Publik?
Studi tersebut mengungkap, ada sejumlah skenario yang harus dihadapi negara yang sudah miskin di bawah kekuasaan Taliban tersebut.
Dalam skenario tersebut, sebanyak 97 persen warga Afghanistan disebutkan akan jatuh ke rentang garis kemiskinan pada tahun 2022.
Di bawah kekuasaan Taliban, persentase kemiskinan di Afghanistan tersebut meningkat sebanyak 25 persen dari sebelumnya.
Asisten sekretaris jenderal PBB Kanni Wignaraja membeberkan sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap krisis ekonomi di Afghanistan.
"Transisi ke otoritas baru, pandemi, kekeringan, dan musim dingin yang akan datang," katanya, seperti dilihat Pikiranrakyat-Bekasi.com dari The Guardian pada Rabu, 15 September 2021.
Transisi otoritas politik ke tangan Taliban menyebabkan cadangan devisa Afghanistan membeku.
Selain itu, krisis ekonomi juga disebabkan oleh ambruknya keuangan publik dan meningkatnya tekanan pada sistem perbankan.
Dari studi tersebut, UNDP memprediksi akan banyak warga Afghanistan yang mengevakuasi ke negara tetangga karena ekonomi yang memburuk.
Baca Juga: Begini Nasib Afghanistan Setelah Sebulan Dikuasai Taliban, Jadi Sarang Teroris?
Sebagai informasi tambahan, PBB diketahui telah menggelontorkan dana sebesar 606 juta dolar AS atau sekitar Rp8.6 triliun ke Afghanistan.
Menurut laporan, satu pertiga dari populasi di Afghanistan sangat membutuhkan bantuan akibat dari kekeringan, pengungsian, dan kemiskinan akibat Taliban berkuasa.***
