Selain itu, ada beberapa soal ujian yang menuai kontroversi di kalangan para peserta tes.
Dengan pertanyaan yang diajukan kepada karyawan tentang hasrat seksual mereka atau apakah mereka setia pada ideologi negara Indonesia atas agama.
KPK sebelumnya telah membantah bahwa ujian itu dirancang sebagai dalih untuk memecat karyawan.
Seperti yang dituduhkan pada Juni lalu oleh Novel Baswedan yang merupakan salah satu penyelidik korupsi terkenal di Indonesia.
Sementara Kritikus mengatakan bahwa KPK yang didirikan pada 2002 telah melemah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Seharusnya tidak ada pelemahan institusi secara sistematis, karena transparansi dan akuntabilitas kami akan selalu dipertanyakan,” kata Agus Harimurti Yudhoyono, ketua partai oposisi Partai Demokrat.
Di mana revisi undang-undang 2019 menyebabkan demonstrasi di jalanan.***