Network
PR BEKASI – Rencana Amerika Serikat (AS) untuk membuka kembali konsulat di Yerusalem yang sebelumnya berfungsi sebagai kedutaan de facto untuk Otoritas Palestina telah mendapatkan kecaman dari Israel.
Perdana Menteri Israel Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid pada Sabtu, 6 November 2021 mengatakan bahwa Yerusalem hanya ibu kota Israel saja sekaligus menolak gagasan Presiden AS, Joe Biden tersebut.
“Tidak ada tempat untuk konsulat AS yang melayani Palestina di Yerusalem,” kata Naftali Bennet, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari CNS News, Senin, 8 November 2021.
Baca Juga: Eka Pratiwi_Ikatan Cinta 8 November 2021: Irvan Hentikan Teror karena Iqbal Teledor dan Gagal?
“Kami telah menyatakan posisi kami kepada AS dengan tegas, diam-diam, tanpa drama, dan saya harap itu akan dipahami. Yerusalem adalah ibu kota Israel saja,” tambahnya.
Sementara itu, Yair Lapid mengatakan AS akan dipersilakan untuk membuka konsulat untuk Palestina di Ramallah yang terletak sekitar 12 mil sebelah utara Yerusalem di mana otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas bermarkas.
Pemerintah asing dengan misi diplomatik Palestina di Ramallah termasuk Australia, China, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Belanda, Polandia, Rusia, dan Afrika Selatan.
Baca Juga: 4 Orang Perempuan Tewas Dibunuh usai Dijebak Taliban, Pura-pura Mau Bantu Evakuasi dari Afghanistan
Tetapi sebagai tanggapan atas pernyataan Naftali Bennett dan Lapid, Otoritas Palestina menegaskan bahwa mereka akan menerima tidak kurang dari pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem.
Hal tersebut dikatakan oleh juru bicara Otoritas Palestina, Abbas Nabil Abu Rudaineh pada Minggu, 7 November 2021.
“Pemerintah AS telah menegaskan komitmennya yang berkelanjutan untuk membuka kembali konsulatnya di Yerusalem Timur, dan kami secara resmi diberitahu tentang itu. Kami menunggu ini segera direalisasikan,” katanya.
Baca Juga: Tubuh Seorang Pria di New York Tiba-tiba Terbakar Usai Polisi Menembaknya dengan Taser, Kok Bisa?
Dirinya menambahkan bahwa setiap upaya Israel untuk menghalangi pembukaan kembali konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem akan mereka lawan.
Kementerian luar negeri Palestina menilai masalah ini sebagai ujian kritis bagi pemerintahan Joe Biden.
"Kredibilitas posisi pemerintah AS dan masyarakat internasional sedang diuji," katanya dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Jin BTS Komentari ARMY yang Menyuruhnya Keluar dari HYBE Labels
“Sudah saatnya bagi masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moralnya terhadap pendudukan dan menghentikan kepercayaannya yang menyedihkan pada pemerintah Israel,” tambahnya.
Palestina ingin mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, namun Israel menganggap kota itu, yang memiliki warisan sejarah, arkeologi, dan alkitab Yahudi sejak ribuan tahun yang lalu, sebagai ibu kotanya yang abadi dan tak terbagi.
Setelah mengakui kedaulatan Israel atas Yerusalem, Presiden AS sebelumnya, Donald Trump pada 2018 mematuhi persyaratan legislatif berusia 19 tahun dalam Undang-Undang Kedutaan Yerusalem dan memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv.
Baca Juga: Akhirnya Polisi Ungkap Penyebab Kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi, Kelalaian Sopir Disinggung
Diplomasi dengan Otoritas Palestina sebelumnya ditangani oleh konsulat, namun akibat relokasi kedutaan, layanan tersebut dipindahkan ke Unit Urusan Palestina di kedutaan.
Pemerintahan Joe Biden berusaha untuk memposisikan kembali dirinya setelah pendahulunya yang sangat pro-Israel, dan di antara isyarat niat baik lainnya kepada Palestina berjanji untuk membuka kembali konsulat.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken secara resmi mengkonfirmasi rencana tersebut ketika bertemu dengan Mahmoud Abbas di Ramallah Mei lalu, tetapi dia dan Departemen Luar Negeri selama berbulan-bulan sejak itu tidak jelas waktunya.***
