Network
Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung disorot The Diplomat sebagai contoh eksposur utang publik yang tersembunyi.
Pemerintah Indonesia ingin mengatasi plafon utang publiknya dengan mendanai proyek senilai 5,29 miliar dolar AS ini melalui transaksi neraca di luar pemerintah.
Baca Juga: AS Kerap Ikut Campur Urusan Negara Lain, China: Senjata Pemusnah Massal
Oleh karena itu, pembiayaan proyek Kereta Api Cepat-Jakarta didapat secara kemitraan publik-swasta.
PT Kereta Cepat Indonesia China dan China Development Bank (CDB) meminjamkan dana sebesar 4 miliar dolar AS untuk pembiayaan proyek tersebut.
Namun, semua biaya proyek yang tersisa seharusnya ditanggung melalui kontribusi ekuitas.
Baca Juga: AS Boikot Olimpiade Musim Dingin Beijing karena HAM, China Tak Terima
Bahkan Presiden Jokowi sebelumnya menandatangani dekrit yang melarang penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk proyek tersebut.
"Jika utang tersembunyi seperti pencuri yang datang untuk merampok perbendaharaan umum, (utang) tidak mengetuk pintu depan dan mengumumkan kedatangannya; (utang) menyelinap masuk melalui pintu belakang dan sangat berhati-hati agar tidak meninggalkan sidik jari," tulis Mercy Kuo dari The Diplomat.
Oleh karena itu, isu ancaman jebakan utang dari China membuat sejumlah pihak khawatir.
