Network
PIKIRAN RAKYAT – Gerakan separatis umunya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Gerakan separatis ini merupakan upaya untuk memisahkan dirinya dari suatu wilayah atau kelompok sebelumnya.
Setelah sempat mengalami zona krisis euro, gerakan separatis mulai bermunculan di Eropa. Gerakan ini muncul tidak hanya dipicu oleh kondisi ekonomi dan politik melainkan berbagai faktor seperti agama yang terjadi di Irlandia.
Maraknya gerakan-gerakan separatis membuat sejumlah pemerintah di negara-negara Eropa membuat kebijakan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga wilayahnya dari risiko yang mengancam ketenteraman negara, salah satunya Prancis.
Presiden Prancis Emmanuel Macron baru saja mengungkapkan langkah-langkah yang siap diambil oleh pemerintah untuk memerangi gerakan separatis di negaranya.
Dikutip oleh Pikiranrakyat-bekasi.com dari situs Radio France International, menyebut langkah yang diambil Macron salah satunya dengan membatasi jumlah imam yang berasal dari luar Prancis dan memperketat dana yang diberikan untuk pengelolaan masjid.
Macron menjelaskan pemerintah bersikeras untuk meminimalisir pengaruh asing terhadap budaya islam yang ada di Prancis dengan berhenti menerima imam-imam yang dikirim dari negara-negara seperti Turki dan Aljazair.
Sebagai gantinya, pemerintah akan memfasilitasi pelatihan bagi penerus imam-imam di Prancis.
Imam yang berasal dari luar Prancis yang kini sudah tinggal dan bertugas sebagai imam akan tetap diizinkan berada di Prancis untuk menyelesaikan masa jabatannya.
Baca Juga: Mengenang Sejarah Hari Bahasa Ibu Internasional, Demonstrasi Berdarah di Bangladesh 68 Tahun Silam
Pemerintah juga akan memantau pendanaan asing yang ditujukan untuk membangun atau mengembangkan tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan lainnya untuk menghindari proyek yang mencurigakan.
“Pemerintah perlu tahu sumber, penerima, dan pengalokasian uang yang berasal dari luar Prancis,” tutur Macron.
Contohnya, pembangunan Masjid Agung An-Nour di Mulhouse yang kini ditangguhkan karena sebagian dananya berasal dari salah satu lembaga swadaya masyarakat di Qatar.
Macron mengungkapkan rencananya tersebut saat dirinya menemui kaum buruh di Bourtzwille yang merupakan wilayah dengan penduduk terpadat di Kota Mulhouse, Provinsi Alsace dalam agenda kerja pada Selasa, 18 Februari 2020.
Bourtzwiller adalah salah satu dari 15 daerah yang mendukung kebijakan pemerintah dalam memerangi gerakan separatis Islam di Perancis.***
