Network
4. Silvany Austin juga mempertanyakan penghapusan diskriminasi rasial
Silvany Austin juga mempertanyakan bagaimana Vanuatu, yang belum meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan diskriminasi rasial dan menandatangani perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, justru “menceramahi” Indonesia mengenai isu HAM di Papua.
“Kami menyerukan kepada Pemerintah Vanuatu untuk memenuhi tanggung jawab hak asasi manusia Anda kepada rakyat Anda dan dunia. Jadi sebelum Anda melakukannya, mohon simpan khotbah Anda untuk diri Anda sendiri,” ujar diplomat yang kini bertugas sebagai Sekretaris Kedua Fungsi Ekonomi pada PTRI New York itu.
Baca Juga: Anies Dinilai Lamban Tangani Banjir, Prasetyo Edi: Khawatir Muncul Klaster Baru di Pengungsian
5. Ungkit tudingan Vanuatu terhadap Indonesia
Tahun lalu, Vanuatu juga sempat menuding Indonesia tidak memberi izin kepada Dewan HAM PBB untuk berkunjung ke Papua. Hal tersebut hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.
"Kami prihatin atas Pemerintah Indonesia yang menunda pemberian konfirmasi waktu untuk Komisioner HAM untuk mengunjungi Papua," kata Wakil Tetap Vanuatu untuk PBB Sumbue Antas pada 2019.***
