PR BEKASI – Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, menggagas program baru, yakni program sekolah swasta peduli kaum dhuafa, dan keluarga tidak mampu.
Dedi Supandi, Kepala Dinas Pendidikan (kadisdik) jawa Barat mengatakan, rencana kuota SMA/SMK swasta gratis untuk di Kota Bandung dan Kota Cimahi yakni sebanyak 809 siswa.
Program tersebut diikuti sebanayak 25 SMA/SMk swasta di Kota Bandung, dan Kota Cimahi, Jawa Barat. Yang memberikan sekolah gratis atau tanpa biaya, bagi sisawa-siswi yang masuk dalam program tersebut.
Dedi mengatakan, per hari ini khusus wilayah Kota besar, seperti Bandung dan Cimahi, sudah masuk 25 sekolah swasta yang siap menggeratiskan biaya sekolah bagi keluarga tidak mampu.
Baca Juga: Sejarah Hari Keadilan Internasional yang Diperingati pada Minggu, 17 Juli 2022
"Jadi per hari ini dari seluruh data sekolah swasta, khusus untuk wilayah Kota besar Bandung dan Kota Cimahi, itu sudah masuk sekitar 25 sekolah," ucap Dedi. Pada pernyataan tertulisnya, Sabtu.
Ia juga menyebutkan jumlah kuota siswa yang dapat masuk melalui program tersebut, sebanyak 809 kuota. Untuk wilayah Bandung dan Cimahi.
"Dengan jumlah total 809 kuota yang mereka siap untuk menggeratiskan keluarga tidak mampu," katanya melanjutkan, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari antara.
Baca Juga: Banjir Bandang Garut: Berikut Data Kerusakan Delapan Kecamatan Terdampak
Sementara itu, jumlah sekolah menengah atas, atau kejuruan, atau sekolah luar biasa negeri, cenderung lebih sedikit, dibandingkan dengan sekolah swasta.
Dimana di Jawa Barat hanya memiliki 848 sekolah negeri, sementara sekolah swasta ada sebanyak 4.115 sekolah. Jumlah yang sangat jauh selisihnya.
Dedi juga mengimbau dari jauh hari, agar sekolah swasta dapat mengikuti program gagasan Disdik tersebut, bahkan sejak Februari 2022.
Baca Juga: Link Nonton One Piece Episode 1025: Pertempuran di Negeri Wano Berlanjut
"Kamai sudah melakukan imbauan dari jauh-jauh hari, sejak bulan Februari 2022 kita sudah lakukan bagaimana sekolah swasta untuk turut menggeratiskan biaya bagi keluara tidak mampu," ucap Kadisdik Jabar tersebut.
Menurut Dedi, ide, Program Sekolah Swasta Peduli Kaum Dhuafa dan Keluarga Tidak Mampu tersebut muncul dan digulirkan setelah masa pandemi covid-19, karena banyak keluarga terkena imbas dari covid-19, yang membuat perekonomiannya menjadi tidak stabil.
Pihaknya telah memberikan dukungan anggaran kurang lebih di 900 miliar untuk anggaran BPMU, kepada sekolah swasta dan untuk keluarga tidak mampu yang masuk ke sekolah swasta, juga ada tambahan 2 juta Rupiah per siswa.
Baca Juga: 10 Quotes Terbaik Anime One Piece, Bisa Jadi Caption Foto di Medsos!
Kadisdik memastikan mutu pendidikan tetap menjadi hal yang sangat penting, dan mutu pendidikan dasar itu sudah dihitung, baik dari dana BPMU Pemprov Jabar termasuk dari program KETM, dan BOS.
Ia menyebutkan pihaknya telah menitipkan, ke sebagian sekolah, dan yayasan jika ada yang dilakukan di sekolah tersebut, jadi sumbangsih dari siswa yang mampu tersebut akan menjadi subsidi bagi siswa yang tidak mampu.
"Kami juga sudah menitipkan ke sebagian sekolah, dan yayasan, jika ada yang dilakukan di sekolah tersebut, justru yang terjadi adalah saling gotong royong," ucap Dedi.
Baca Juga: Cek Fakta: Ketua Adat Papua Disebut Memastikan Anies Baswedan Memenangi Pemilu 2024
"Jadi sumbangsih dari siswa yang mampu itu akan menjadi subsidi sumbangan bagi siswa yang tidak mampu," katanya melanjutkan.
Dedi berharap kedepan seluruh warga Jawa Barat, khususnya Kota Bandung dan Kota Cimahi dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK dan SLB tanpa terhalang atau terganjal biaya pendidikan.
Ia juga menjelaskan syarat bagi siswa agar dapat mengakses pendidikan secara gratis di 25 sekolah swasta tersebut seperti menunjukan akte kelahiran, dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca Juga: Sosok Tukang Becak yang Menarik Perhatian Ridwan Kamil, Menabung Selama 30 Tahun untuk Ibadah Haji
Kemudian, Dedi mengatakan jika tidak memiliki DTKS maka bertia acara hasil musyawarah di desa atau Kelurahaan itu akan menjadi bukti bahwa berasal dari keluarga tidak mampu.
"Jika tidak memiliki DTKS maka berita acara hasil musyawarah dari Desa atau Kelurahaan itu akan menjadi bukti bahwa siswa tersebut berasal dari keluarga tidak mampu," ucapnya.***