PR BEKASI - Kasus korupsi masih terus menggerogoti sendi-sendi pelayanan publik dalam proses birokrasi baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap 10 wilayah atau daerah yang paling banyak terjadi kasus korupsi dalam 15 tahun terakhir yakni dari tahun 2004-2019.
Firli Bahuri menyebut kasus korupsi terbanyak terjadi di pemerintah pusat dengan 359 kasus, kemudian disusul Provinsi Jawa Barat sebanyak 101 kasus sebagai Pemerintah Daerah terkorup.
Baca Juga: Takut Tertular Virus Corona, Pria Ini Tega Lempar Istrinya dari Lantai 5 Apartemen
Dikutip dari RRI oleh Pikiranrakyat-bekasi.com, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pun memberikan tanggapan. Uu menjelaskan bahwa ia akan bertemu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk membahas langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mencegah tindakan korupsi.
"Saya akan ketemu Gubernur nanti jam 10, Insya Allah Jawa Barat setelah diumumkan seperti itu, Pak Gubernur sudah langsung melakukan warning kepada pejabat dan kepala daerah lainnya, termasuk kepada saya," ujarnya Kamis, 25 Juni 2020.
Uu pun menjelaskan bahwa intinya Pemprov Jabar berharap langkah-langkah pencegahan korupsi yang akan diterapkan nantinya agar tak bersifat terlalu ideal, jika akhirnya tidak sesuai dengan harapan.
"Jika dalam pencegahan korupsinya sulit untuk dilaksanakan, ya mendingan buat langkah konkret yang biasa saja, datar saja tapi bisa menekan angka korupsi," katanya.
Baca Juga: AS Umumkan Hadiah Rp 142 Miliar untuk Penangkapan Pemimpin Baru ISIS
Ia juga mengimbau kepada orang-orang yang berada di sekitar pemangku kebijakan untuk jangan mengiming-imingi petugas. Dengan melakukan hal tersebut, sama saja seperti memberikan kesempatan untuk korupsi.
Uu pun meminta agar semua pihak jeli dalam melihat kasus korupsi, jangan hanya menyalahkan dari satu pihak, yaitu pejabatnya saja.
"Tolong jangan sampai mengiming-mengiming atau memberikan peluang dan yang lainnya, karena sekalipun Bupatinya baru atau pejabatnya baru di awal tidak tahu sistem, kalau terus-terusan diberikan informasi oleh orang-orang sekitar, ya bisa saja mereka ingin melaksanakan semacam itu," tegasnya.
"Jadi jangan selalu menyalahkan para pejabat itu sendiri, tapi lingkungan pun harus memberi masukan-masukan supaya tidak terjadi hal semacam itu, bukan malah memberikan peluang," pungkasnya.
Baca Juga: AS Umumkan Hadiah Rp 142 Miliar untuk Penangkapan Pemimpin Baru ISIS
Salah satu kasus korupsi terbaru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyeret nama mantan Sekretaris Daerah Iwa Kurniwa dan mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam megaproyek Meikarta.
KPK pun berjanji akan memperkuat sinergi dan meningkatkan efektivitas dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi, khususnya saat ini di tengah pandemi di mana pemberian bantuan sosial yang menjadi sorotan.
"KPK telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Terkait pengadaan barang dan jasa, kami telah menerbitkan surat edaran sebagai rambu-rambu. Untuk mencegah potensi korupsi, kami juga melakukan kajian sistem, evaluasi, dan memberika rekomendasi untuk menghindari terjadinya korupsi," ucap Firli Bahuri saat rapat bersama Gubernur se-Indonesia pada Rabu, 24 Juni 2020.
Untuk diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan sepuluh wilayah yang paling banyak terjadi korupsi sepanjang 2004-2019. Berikut ini data 10 wilayah atau daerah tersebut:
Baca Juga: Tercemar Bakteri Listeria, Kementan Musnahkan Jamur Enoki dari Korsel
1. Pemerintah Pusat mencapai (359 kasus)
2. Jawa Barat (101 kasus)
3. Jawa Timur (85 kasus)
4. Sumatera Utara (85 kasus)
5. DKI Jakarta (64 kasus)
Baca Juga: Adanya Aksi Pembakaran Bendera oleh Oknum Massa, PDI Perjuangan Pilih Jalur Hukum
6. Riau dan Kepulauan Riau (51 kasus)
7. Jawa Tengah (49 kasus)
8. Lampung (30 kasus)
9. Banten (24 kasus)
10. Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua (22 kasus).***