Selain itu, Ridwan Kamil berharap pemerintah pusat menyerahkan data penerima vaksin kepada pemerintah daerah.
Hal itu untuk memudahkan pelacakan apabila ada calon penerima vaksin yang tidak datang saat waktu penyuntikan.
Saat ini, data siapa yang akan divaksin ada di Kementerian Kesehatan RI yang dirasa oleh Ridwan Kamil kurang tepat.
"Jadi kami Jabar memohon ke (pemerintah) pusat kewenangan mengatur siapa yang divaksin diserahkan secara desentralisasi ke daerah, karena kami orang lapangan yang lebih tahu," katanya.***