Network
PR BEKASI - Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menggelontorkan dana sebesar Rp400 triliun untuk mendorong para pelaku UMKM.
Para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut mendapat dana sebesar Rp400 triliun dari belanja kementerian dan lembaga pemerintah.
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil pun membenarkan hal tersebut.
"Ada Rp400 triliun per tahun belanja kementrian dan lembaga. Silahkan UMKM untuk merespons peluang yang luar biasa ini," kata Ridwan Kamil, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara pada Sabtu 3 Maret 2021.
Baca Juga: Jaga Keandalan Listrik, PLN Bekasi Terjunkan 180 Personel dari 6 ULP pada Libur Paskah 2021
Gubernur Jabar itu mengatakan bahwa dana tersebut bertujuan untuk mendorong para pelaku UMKM yang sempat terkena dampak Covid-19.
Agar para pelaku UMKM dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dan juga sekaligus untuk memulihkan ekonomi.
Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Koperasi dan UMKM Jabar, ada sekitar 37.119 UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19.
Ada sekitar 14.991 di antaranya yang merupakan pelaku ekonomi kreatif dan ada juga UMKM yang harus berhenti produksi.
Ridwan Kamil melanjutkan bahwa Provinsi Jawa Barat akan terus melakukan inovasi-inovasi baru, salah satunya dengan melahirkan program baru yakni Inovasi Cara Berjualan (ICALAN).
"Kadang-kadang UMKM bingung harus jualan ke mana karena ketidaktahuan, maka market Rp400 triliun silahkan dimanfaatkan oleh UMKM Jabar," sambungnya.
Pemrov Jabar juga berusaha untuk berkomitmen menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada para pelaku UMKM.
"Intinya kami berkomitmen menyelesaikan permasalahan UMKM karena sangat multidimensi mulai pemasaran dan lain-lain," ujar Gubernur Ridwan Kamil.
Menurutnya salah satu permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM ialah mengenai sulitnya mencari bahan baku impor.
Baca Juga: BMKG Keluarkan Peringatan Waspada Cuaca Ekstrem 3-9 April 2021
"Jadi impor itu terbagi dua, impor yang dijual di pasar kita, dan ada yang impor untuk diekspor lagi," katanya.
Ia melanjutkan, Pemprov Jabar dan Kementerian Koperasi dan UKM akan bersama-sama mencari solusi terkait permasalahan tersebut.
"Mencari penggantinya itu susah, tetap mereka harus impor bahkan yang bertahan kini tersisa 30 persen, karena itu sedang kami cari solusinya bersama Kemenkop UKM," ujarnya. ***
