Network
PIKIRAN RAKYAT - Wali Kota Bandung Oded M. Danial menyesalkan adanya 1.500 panggilan iseng yang menghubungi pusat panggilan pelayanan covid-19.
"Terkait nomor call center 112 untuk pelayanan Covid-19, dari 1.600 panggilan masuk, 1.500-nya adalah prank (iseng) yang sama sekali tanpa kepentingan," kata Oded M. Danial via akun media sosialnyas ebagaimana dilaporkan Antara, Sabtu 18 April 2020.
Panggilan iseng itu masuk ke call center 112 yang sedianya khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan ancaman virus corona.
Baca Juga: Media Asing Kembali Soroti Kasus Virus Corona di Bali sebagai 'Kekebalan Misterius'
Oded M. Danial meminta kepada para pelaku ulang iseng itu untuk berempati dalam situasi darurat seperti sekarang karena layanan telepon itu sedang dibutuhkan.
"Stop 'ngaheureuyan' (mengganggu) nomor layanan yang sedang dibutuhkan, kreativitas kita baiknya alihkan pada yang lebih bermanfaat saja," kata dia.
Dengan tidak menghubungi secara iseng ke nomor layanan Covid-19, katanya, sudah sama dengan membantu pertolongan penanganan.
Baca Juga: Siap-siap, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang Dua Dibuka 20 April
Pasalnya, kata dia, sejumlah panggilan iseng yang masuk itu bisa menjadi penghambat orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan.
"Mohon berikan ruang bagi yang membutuhkan, itu juga sudah termasuk pertolongan. Mang Oded yakin warga Bandung mah siap berkolaborasi," katanya.
Total anggaran nasional
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memerinci, total dana yang telah direalokasi untuk penanganan dan penanggulangan virus corona mencapai Rp 56,57 triliun.
"Anggaran Covid-19 ini dialokasikan untuk tiga pos alokasi yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyedia jaring pengaman sosial," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochammad Ardian Noervianto di Jakarta, Jumat 17 April 2020 kepada Antara.
Menurut dia, untuk alokasi penanganan kesehatan, jumlah anggaran berjumlah Rp 24,10 triliun atau 42,60 persen dari total anggaran.
Sementara untuk penanganan dampak ekonomi, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 7,13 triliun atau 12,60 persen dari total anggaran.
"Untuk penyediaan jaring pengaman sosial, berjumlah Rp 25,34 triliun atau 44 persen dari total anggaran," katanya.***
