Network
PR BEKASI - Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Jawa Barat (Jabar) menyatakan bahwa anggaran penanggulangan virus corona di wilayahnya hanya mampu mengcover hingga Juli.
Sekretaris GTPP Covid-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, hal ini sejalan dengan alokasi biaya tak terduga (BTT) untuk dana tanggap darurat virus corona.
"Namun, seandainya anggaran tersebut tidak selesai sampai Juli, maka ada upaya-upaya lain yang akan kami lakukan. Mudah-mudahan sesuai dengan adanya level kewaspadaan dan menyongsong adaptasi kebiasaan baru (AKB) ini, kehidupan ekonomi semakin hidup," katanya dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung seperti dikutip oleh pikiranrakyat-bekasi.com dari Galamedia pada Kamis, 11 Juni 2020.
Baca Juga: Uni Eropa Tuding Tiongkok di Balik Gelombang Disinformasi Terkait Virus Corona
Menurut Daud, adanya PSBB proporsional di Jawa Barat atau AKB merupakan sebuah upaya untuk keberlangsungan ekonomi masyarakat yang dikaitkan dengan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi dalam rangka mempercepat penanggulangan Covid-19.
"Dengan adanya PSBB proporsional dan AKB ini diharapkan kehidupan perekonomian masyarakat di Jabar semakin bangkit. Dan masyarakat sudah bisa memulai kegiatannya dengan memperhatikan protokol kesehatan," tutur Daud.
Namun dirinya menambahkan, hingga saat ini belum ada daerah di Jabar yang mengajukan AKB.
Baca Juga: Batalkan Layanan Pesan Antar di Filipina Bisa Dipenjara Selama 6 Tahun
"Hari Jumat besok, pak Gubernur akan mengumumkan langsung tentang level kewaspadaan di Jabar setelah PSBB proporsional di Jabar selesai. Apakah akan diperpanjang atau seperti apa, Pak Gubernur akan menyampaikannya sendiri," ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Jabar, Yunandar Eka Perwira mengatakan, secara pasti dirinya tidak mengetahui angka anggaran untuk penanggulangan virus corona.
Hal ini lantaran menurutnya selama ini soal anggaran penanganan Covid-19 komunikasi yang dilakukan antara Gubernur dan pimpinan DPRD.
Baca Juga: Kenali Manfaat Tidur dengan Posisi Miring ke Kanan
Namun, apabila anggaran itu kurang dan sesuai dengan prediksi, hal ini lantaran pendapatan asli daerah (PAD) pasti anjlok di masa pandemi ini.
"Bahkan Jakarta saja PAD-nya diperkirakan anjlok 50 persen. Saya rasa Jabar pun pasti menurun. Begitu juga dengan pemerintah pusat pun demikian. Bahkan Jabar, sempat ditahan dana transfernya karena telat refocusing. Kalau saat ini APBD irit ya memang begitu kondisinya," imbuhnya.
Salah satu indikasinya, ia menambahkan bantuan sosial (bansos) provinsi. Hingga saat ini yang baru didistribusikan sebesar 50 persen.
Baca Juga: Usai Beri Pernyataan Bahwa OTG Tidak Menularkan Covid-19, WHO Disebut Alami Kemunduran
Rencananya bansos tahap satu ini akan selesai didistribusikan pada April 2020.
"Bahkan informasi yang didapat, Perum Bulog sebagai institusi yang digandeng untuk membantu dalam hal logistik dalam pemberian bansos ini katanya dananya meminjam dulu ke bank karena anggaran dari pemprov belum cair," ucapnya.***
