Network
PR BEKASI - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengimbau warga DKI Jakarta agar tidak bepergian atau berwisata ke daerah Jawa Barat selama PSBB ketat diberlakukan yang dimulai hari ini, Senin, 14 September 2020.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut, hampir 70 persen yang berwisata ke Puncak merupakan warga DKI Jakarta sehingga malah memindahkan pergerakan virus COVID-19 ke Jawa Barat.
"Hampir 70 persen yang ke puncak, bukan warga Jabar. Kalau begitu tidak mengetatkan, hanya memindahkan interaksi pergerakan,” kata Ridwan Kamil usai menjalani penyuntikan vaksin Sinovac tahap kedua pada hari ini di Puskesmas Garuda, Kota Bandung.
Baca Juga: Jokowi Respons Kebijakan Anies Baswedan, Rupiah Menguat di Penutupan Sore Hari
Kami sudah lakukan koordinasi dengan Pemprov Jakarta, Pemkab Bogor, Pemkot Bogor, dan juga apparat,” kata Ridwan Kamil.
Ia mengatakan, pembatasan antar wilayah pasti terjadi dengan diberlakukan PSBB Jakarta dan saat ini pihaknya akan melakukan rapat dengan dinas perhubungan terkait hal tersebut.
"Dirapatkan antara Dishub. Walikota, dan bupati masih menghitung jumlah warga yang kerja informal di Jakarta, gara-gara PSBB ketat yang tidak bisa berjualan, karena berpengaruh pada bansosnya. Apakah PSBB ini didukung dana Bodebek, provinsi, atau pusat," kata dia.
Baca Juga: Sempat Bersikeras dan Adu Argumen dengan Bakamla, Kapal Tiongkok Akhirnya Tinggalkan Perairan Natuna
Ridwan Kamil mengatakan, keputusan di DKI Jakarta yang memutuskan kembali melaksanakan PSBB berpengaruh di tingkat regional sampai nasional.
"Mudah mudahan koordinasinya bisa lebih baik, lebih mendalam sehingga semuanya mendukung, sehingga tidak terkesan ada perbedaan yang jadi ramai," kata dia.
Ridwan Kamil yang juga merupakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar memimpin rapat koordinasi bersama lima kepala daerah di wilayah Bogor-Depok-Bekasi (Bodebek) melalui video conference dari Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Baca Juga: Soal Penikam Syekh Ali Jaber, Warga Sebut Tak Kenal Pelaku dan Tak Tahu Alfin Tinggal di Daerahnya
Rapat tersebut utamanya membahas kebijakan yang akan diterapkan di Bodebek khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta terkait pemberlakuan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta mulai hari ini.
Dari rapat tersebut, Ridwan Kamil serta bupati dan walikota yang mewakili wilayah Bodebek sepakat menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
Kegiatan yang dibatasi di 25 persen pun hanya untuk wilayah dengan status Zona Merah atau Risiko Tinggi.
Baca Juga: Pelaku Penusukan Syekh Ali Jaber Disebut Gangguan Jiwa, DPR: Jangan Terkecoh, Polisi!
"Jabar khususnya Bodebek telah sepakat akan mendukung program pengetatan PSBB Jakarta dengan melakukan PSBM, khususnya di zona-zona yang berbatasan dengan Jakarta,” kata Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil menambahkan, istilah PSBM ini sudah dikutip juga oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo.
"Teori saya, semakin jauh atau tidak tergantung kepada Jakarta, (pembatasan sosial) bisa lebih longgar. Teori 25 persen (aktivitas) itu bisa, tapi bukan skala kota. Termasuk pilihan kafe dan restoran take away, itu berlakunya di Zona Merah yang levelnya mikro," katanya.Perse
Baca Juga: Sektor Penerbangan Tergerus Covid-19, Inaca: Sebabkan Pertumbuhan Ekonomi Turun hingga 10 Persen
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kantor berita Antara, adapun sejak April wilayah Bodebek tidak pernah berhenti melakukan PSBB.
Saat ini, sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.476-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek, PSBB proporsional Bodebek berlaku hingga 29 September mendatang.
Dengan kesepakatan menerapkan PSBM di zona-zona tertentu di Bodebek, Kang Emil berpesan agar informasi penerapan PSBM ini bisa secara masif diteruskan kepada publik.
Baca Juga: Bawa Celurit dan Senpi, Perampok Alfamart di Mutiara Gading Bekasi Berhasil Gasak Uang Rp24 Juta
Demi mengoptimalkan penanggulangan pandemi di Bodebek, ia pun menegaskan pentingnya kekompakan dari kepala daerah. Selain itu, sebagai daerah di Jabar yang berkaitan dengan Jakarta, Bodebek juga harus saling membantu dan menguatkan penanganan COVID-19.
“Mohon (kepala daerah) kompak, karena Bodebek berbatasan dengan DKI Jakarta, maka sosial, politik, ekonomi dan kesehatan apa pun yang terjadi di Jakarta punya imbas luar biasa di Bodebek,” ucap Ridwan Kamil.
Menurut dia, sejarah yang akan mencatat bagaimana Bodebek kompak sehingga saling bantu saling tolong ketika saling membutuhkan. Insyaallah dari provinsi pun akan bersama-sama membantu.
Baca Juga: Sinopsis S.W.A.T., Film yang Akan Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV
Selain itu, dalam rapat tersebut, Ridwan Kamil juga menyarankan agar kepala daerah memiliki anggaran insentif untuk Ketua Rukun Warga (RW) agar mereka punya motivasi sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi ketika PSBM diterapkan.
“Ketua RW ini juga bertugas untuk menjadi tim yang mendeteksi dan mencari orang-orang yang diduga harus tes PCR karena kontak erat,” kata Ridwan Kamil.
Ia pun meminta agar tes metode Polymerase Chain Reaction (PCR) terus ditingkatkan di wilayah Bodebek, termasuk bagi pelaku pariwisata, untuk mengejar pengetesan 1 persen dari total jumlah penduduk sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Baca Juga: Soal Penikam Syekh Ali Jaber, Warga Sebut Tak Kenal Pelaku dan Tak Tahu Alfin Tinggal di Daerahnya
“Saya titip (pengetesan PCR) 1 persen itu nanti koordinasikan dengan Gugus Tugas COVID-19 provinsi (Jabar), jika kebutuhan alat PCR masih kurang dan lain sebagainya, kami akan bantu,” tuturnya.
Rapat koordinasi ini sendiri diikuti Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.***
