PR BEKASI - Bupati Kabupaten Bekasi, Eka Supria Atmaja memutuskan untuk menerapkan pengetatan di wilayahnya setelah adanya lonjakan kasus covid-19.
Pemerintah Kabupaten Bekasi memutuskan untuk menerapkan Work from Home hingga pemberlakuan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan covid-19.
Hal itu dilakukan Eka saat memimpin Rapat Koordinasi dalam mempersiapkan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 menyusul meningkatnya jumlah kasus positif di Kabupaten Bekasi.
Baca Juga: Warga Bekasi Dilarang Gelar Resepsi Pernikahan atau Terancam Sanksi Pidana
Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Bupati Komplek Pemda Kabupaten Bekasi pada Kamis, 17 Juni 2021.
Dalam rapat yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Bekasi beserta dengan Perangkat Daerah, Bupati Bekasi menyampaikan beberapa upaya mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat.
Pencegahan tersebut seperti memberlakukan kembali Work From Home (WFH) sebanyak 25%, melakukan pemeriksaan antigen secara rutin, dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
Baca Juga: Ada Kuota Khusus di PPDB Kabupaten Bekasi 2021, Ternyata Ini Syaratnya
"Beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti pemberlakuan WFH sebanyak 25% untuk kantor-kantor, pemeriksaan antigen secara rutin, serta pemberian sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan," ujar Eka Supria Atmaja, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari PROKOPIM.
Kebijakan tersebut berlaku selama 14 hari ke depan sehingga diharapkan dengan pengetatan protokol kesehatan yang dilakukan di Kabupaten Bekasi, angka penularan menurun.
Oleh karena itu, Perangkat Daerah terkait harus siap untuk bekerja lebih keras serta dapat meningkatkan koordinasinya dengan baik.
Baca Juga: Varian Baru Delta Covid-19 Telah Masuk ke Kabupaten Bekasi, Satgas: Suami, Istri, dan Anak
"Pengetatan protokol kesehatan di Kabupaten Bekasi akan dilaksanakan selama 14 hari ke depan, oleh karena itu, Perangkat daerah terkait harus bekerja lebih keras lagi dan saling berkoordinasi dengan baik," ujarnya.
Eka ingin dilaksanakan kembali kegiatan penyemprotan disinfektan di wilayah berisiko tinggi penyebarannya Covid-19.
Selain itu, ia juga meminta jam operasional tempat publik mulai dibatasi.
"BPBD dan Pemadam Kebakaran bisa dilaksanakan lagi penyemprotan disinfektannya di seluruh wilayah yang berisiko kasus tinggi dan jam operasional tempat publik mulai dibatasi," ucapnya.
Baca Juga: Warga Nekat Gelar Pesta Pernikahan, Polisi dan Satgas Covid-19 Kabupaten Bekasi Bubarkan Hajatan
Terakhir, ia berharap agar ada gerakan bersama antara sektor negeri dan swasta untuk bersama-sama memberikan informasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran Covid-19.
"Saya ingin ada gerakan bersama baik dari sektor negeri maupun swasta untuk membantu memberikan informasi kepada masyarakat terkait pencegahan penyebaran Covid-19," uja Eka Supria Atmaja.***